Arsul Sani

Arsul Sani diangkat sebagai hakim konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams yang telah memasuki usia pensiun. Pengucapan sumpah dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1/2024)

Arsul mengatakan, MPR harus melakukan amandemen UUD 45 untuk merealisasikan wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, tanpa partisipasi publik mumpuni, upaya itu berpotensi memicu perlawanan dari masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai, politik identitas tidak bisa diharamkan secara total. Identitas menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari setiap individu maupun kelompok.

Arsul menilai kebijakan tersebut sebagai reformasi kultural di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena praktik tilang yang berujung pungli dapat merusak mental dan moral masyarakat.

Arsul berpendapat masukan dari Dewan Pers ini cukup lengkap lantaran bukan hanya berisi perspektif saja. Jika hanya perspektif, Arsul mengatakan persepsi anggota DPR bisa berbeda-beda.