Respons Wacana Penundaan Pemilu 2024, PPP: Harus Ditanyakan ke Rakyat

LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani turut merespons pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dipikirkan ulang. Pernyataan Bamsoet itu menuai polemik di kalangan publik.

Menurut Arsul, wacana melakukan penundaan Pemilu 2024 harus melibatkan masyarakat dan tak boleh hanya diputuskan oleh elite politik. "PPP berpendapat, soal ini harus ditanyakan kepada rakyat meski mekanismenya bukan dengan referendum," ujar Arsul dalam keterangannya, Sabtu (10/12/2022).

Arsul mengatakan, MPR harus melakukan amandemen UUD 45 untuk merealisasikan wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, tanpa partisipasi publik mumpuni, upaya itu berpotensi memicu perlawanan dari masyarakat.

Baca Juga: Isu Penundaan Pemilu 2024 Mencuat Lagi, Demokrat: Upaya Gerogoti Demokrasi

"Ini memang memerlukan kesepakatan lebih dahulu secara mekanisme. Jika hanya kekuatan politik saja yang memutuskan, PPP khawatir kemungkinan terjadinya penentangan masif, yang mengganggu kondusivitas negara kita," kata Asrul.

Selain itu, Arsul juga tak ingin usulan penundaan pemilu dianggap sebagai pernyataan yang mewakili MPR. Dia menilai tak semua anggota MPR menyetujui usulan tersebut.

"Jadi hal ini jangan dipahami MPR secara keseluruhan sudah sepakat dengan sudut pandang tersebut, dan kerenanya sudah punya agenda amendemen," tuturnya.

Baca Juga: Bamsoet Minta Pemilu 2024 Dikaji Ulang, Ini Respons DPR

Sebelumnya, Bamsoet menyarankan semua pihak bisa memikirkan ulang penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melihat potensi ketidakpastian sosial. Bamsoet merujuk pada hasil survei Poltracking Indonesia pada November 2022 terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang mengalami peningkatan.

Dalam survei tersebut, sebanyak 73,2 persen responden survei Poltracking merasa puas terhadap kinerja pemerintah era Jokowi-Ma'ruf Amin. "Apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin semua?," ucap Bamsoet saat rilis hasil survei Poltracking, Kamis (8/12).

Bamsoet juga meminta agar penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dipikirkan ulang. Dia menilai penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan kondisi politik nasional yang panas sebelum maupun sesudah pelaksanaannya.

"Tentu kita harus menghitung kembali apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan juga antisipasi, adaptasi serta ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya," kata Bamsoet.

Baca Juga:

Luhut Klaim Punya Big Data Pemilu 2024 Ditunda, Pengamat: Mustahil

Penundaan Pemilu 2024 Lebih Banyak Mudarat daripada Maslahat