Hasil Mukernas MUI Soroti Persiapan Umat Hadapi Kontestasi Politik

LANGIT7.ID, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II 2022 yang berjalan dengan lancar dan sukses. Hasil Mukernas kali ini turut menyoroti persiapan umat menghadapi kontestasi politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud menyampaikan, negara Indonesia mempunyai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dihasilkan dari kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam Pemilu 2024, MUI menyerukan agar umat Islam mengikuti perintah Allah SWT.

"Jadi ketika memilih sebuah pemerintahan nanti, memilih Presiden, memilih wakil-wakil rakyat sebagai anggota DPR atau MPR semuanya ini adalah dalam rangka ibadah mengikuti perintah Allah SWT. Untuk bagaimana bernegara dan berbangsa sesuai dengan kesepakatan bersama," kata Kiai Marsudi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/12/2022).

Baca Juga: Jelang Tahun Politik, MUI Tetap Netral dan Enggan Terjebak Politik Praktis

Selain itu, Kiai Marsudi juga menyoroti peran media dalam pemberitaan Pemilu 2024. Dia mengingatkan agar berita yang dimuat dan disampaikan pada publik harus sesuai fakta.

Menurutnya, pemberitaan yang sesuai dengan fakta merupakan sebuah kenikmatan. Dia juga menukil Qs Ad Duha ayat 11.

"Kewajiban kita bahwa kita harus ngomong sesuai fakta dan nyatanya, maka membuat berita hoaks atau bohong pasti itu dilarang oleh agama. Ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat semuanya yang sesuai fakta-fakta maka publikasikanlah dan ceritakanlah," ujarnya.

Kiai Marsudi juga memaparkan beberapa hasil rekomendasi Mukernas II MUI, yakni Pemilu 2024 sudah semestinya dijadikan sebagai momentum penting bagi tahapan konsolidasi untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia. Harapannya agar terbangun sistem demokrasi yang semakin berkualitas dan melahirkan pemerintahan yang kompeten dan memiliki legitimasi yang kuat.

Baca Juga: Jokowi Minta KPU Pastikan Kesiapan Sarana dan Prasarana Logistik 2024

"Tantangan proses konsolidasi demokrasi sering diwarnai dengan maraknya politik uang (money politik) yang merusak citra dan moralitas demokrasi, serta politisasi SARA yang berakibat pada terjadinya polarisasi di tengah masyarakat," lanjut Kiai Marsudi menerangkan.

Kiai Marsudi juga menambahkan, MUI akan mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan dan menentukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meruduksi praktik politik uang dan menjunjung prinsip jujur, bebas, adil, dan etis.

"MUI mendorong penyelenggara Pemilu, KPU, BAWASLU, dan DKPP supaya bekerja secara independent insparsial dan professional parpol peserta pemilu dan caleg. Dan juga capres dan cawapres juga calon kepala daerah agar berkompetisi secara sehat, bersih tidak menggunakan politik uang, dan politisasi SARA," tuturnya.

Baca Juga: Tangkal Hoaks di Medsos, Bawaslu Perkuat Kolaborasi