Wacana Pemilu Mundur
Pengamat: Dana Pemilu Sudah Turun, Tak Mungkin Ditunda
Andi Muhammad
Jum'at, 16 Desember 2022 - 20:45 WIB
Acara Unpacking Indonesia bertajuk Indonesia di Tengah Tahun Politik dan Ancaman Krisis Ekonomi, di Gedung Centenial Tower, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022). (Foto: Langit7.id/Andi)
Pengamat Ekonomi, Prof Anthony Budiawan turut menyoroti wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Dia menilai hal tersebut tidak semestinya disuarakan dengan alasan apapun karena menghambat institusi penyelenggara.
"Apapun itu alasan misalnya alasan tadi tidak ada dana. Tidak mungkin bisa karena dana itu sudah ada di APBN," kata Anthony dalam Acara Unpacking Indonesia bertajuk 'Indonesia di Tengah Tahun Politik dan Ancaman Krisis Ekonomi', di Gedung Centenial Tower, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022).
Anthony menuturkan, APBN 2023 telah memasukkan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggaran yang digelontorkan untuk menyelenggarakan pemilu mencapai triliunan.
Baca Juga:Legislator Sebut Isu Penundaan Pemilu Bentuk Kejahatan Demokrasi
"Undang-undang APBN 2023 sudah memasukkan dan anggaran KPU adalah Rp15 triliun, Bawaslu Rp7 triliun untuk 2023. Dan itu harus dipakai," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu 2024. Sebab, anggaran telah disalurkan ke masing-masing lembaga yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemilu.
Lebih lanjut, Anthony menegaskan bahwa anggaran menjelang pemilu sudah harus disiapkan. Hal itu agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan.
"Apapun itu alasan misalnya alasan tadi tidak ada dana. Tidak mungkin bisa karena dana itu sudah ada di APBN," kata Anthony dalam Acara Unpacking Indonesia bertajuk 'Indonesia di Tengah Tahun Politik dan Ancaman Krisis Ekonomi', di Gedung Centenial Tower, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022).
Anthony menuturkan, APBN 2023 telah memasukkan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggaran yang digelontorkan untuk menyelenggarakan pemilu mencapai triliunan.
Baca Juga:Legislator Sebut Isu Penundaan Pemilu Bentuk Kejahatan Demokrasi
"Undang-undang APBN 2023 sudah memasukkan dan anggaran KPU adalah Rp15 triliun, Bawaslu Rp7 triliun untuk 2023. Dan itu harus dipakai," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu 2024. Sebab, anggaran telah disalurkan ke masing-masing lembaga yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemilu.
Lebih lanjut, Anthony menegaskan bahwa anggaran menjelang pemilu sudah harus disiapkan. Hal itu agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan.