Sanad Ulama Nusantara: Jejaring Intelektual dan Spiritual Penghadang Adu Domba Belanda
Muhajirin
Selasa, 24 Agustus 2021 - 19:00 WIB
Ilustrasi Makam Ki Ageng Mohammad Besari, salah satu ulama dengan sanad dan jejaring intelektual yang kuat di Nusantara (foto: harakah.id)
Snouck Hurgronje, sarjana Belanda, pernah menyarankan agar pemerintah Belanda menyusun kebijakan mengenai Islam yang dimulai sejak 1889 M. Proyek ini merupakan upaya Belanda memisahkan Islam sebagai agama dan Islam sebagai doktrin untuk memecah kekuatan umat Islam. Proyek itu juga bertujuan memperkuat ada yang dipimpin para pemangku adat dan elit pribumi (priyayi).
Belanda berhasil mengadu domba kubu adat dan elit dengan pemuka agama di berbagai daerah. Taktik belah bambu diterapkan, kubu pertama diangkat dan kelompok kedua diinjak. Puncak keberhasilan proyek ini ketika Belanda berhasil menaklukkan ‘jiwa dan raga’ kaum pribumi. Para priyayi semakin kebarat-baratan di berbagai bidang.
Di sektor pendidikan, usai Perang Jawa (1825-1830), para bangsawan yang sebelumnya dididik oleh para pemuka agama tunduk dengan jejalan kurikulum dan pengajaran ala Barat dengan guru-guru bule totok. Aksara lokal (misalnya Jawa) dan Pegon diganti dengan aksara Latin. Ini sejalan dengan pembukaan misi zending (kristenisasi) di kota-kota besar di Jawa dan daerah perkebunan disertai dengan revolusi industri yang mulai merambah sekujur Nusantara.
Setelah Perang Jawa, para bangsawan Jawa yang menyandang gelar keagamaan seperti khalifatullah tak berkutik menuruti larangan bepergian ke Tanah Suci. Mereka dihambat menjadi muslim yang baik dan dijauhkan dari komunitas keagamaan seperti para penghuni kawasan ‘kauman’ dan penghuni tanah perdikan seperti pesantren.
Gelar-gelar feodalistik yang melambangkan kekuasaan dan kedaulatan atas tanah (air) seperti Hamengkubuwono, Pakualam, Pakubuwono, hingga Mangkunegoro justru disematkan kepada penguasa.
Rektor Institut Agama Islam Al Falah Assunniyah (INAIFAS) Jember, Gus Rijal Mumazziq Z, M.HI, menjabarkan, pemerintah Belanda juga meleburkan budaya lokal dengan Belanda (culture associate). Para elit pribumi dididik dengan pendidikan dan pola hidup Belanda. Hanya dengan jalan ini pemerintah kolonial dapat melepaskan anak-anak muslim dari ikatan agama mereka.
Pola peleburan budaya ini kian memuncak saat pemerintah Belanda membuat kebijakan politik etis di bidang edukasi di awal abad XX. Ribuan bangsawan dipersiapkan menjadi calon pegawai rendah kolonial.
Belanda berhasil mengadu domba kubu adat dan elit dengan pemuka agama di berbagai daerah. Taktik belah bambu diterapkan, kubu pertama diangkat dan kelompok kedua diinjak. Puncak keberhasilan proyek ini ketika Belanda berhasil menaklukkan ‘jiwa dan raga’ kaum pribumi. Para priyayi semakin kebarat-baratan di berbagai bidang.
Di sektor pendidikan, usai Perang Jawa (1825-1830), para bangsawan yang sebelumnya dididik oleh para pemuka agama tunduk dengan jejalan kurikulum dan pengajaran ala Barat dengan guru-guru bule totok. Aksara lokal (misalnya Jawa) dan Pegon diganti dengan aksara Latin. Ini sejalan dengan pembukaan misi zending (kristenisasi) di kota-kota besar di Jawa dan daerah perkebunan disertai dengan revolusi industri yang mulai merambah sekujur Nusantara.
Setelah Perang Jawa, para bangsawan Jawa yang menyandang gelar keagamaan seperti khalifatullah tak berkutik menuruti larangan bepergian ke Tanah Suci. Mereka dihambat menjadi muslim yang baik dan dijauhkan dari komunitas keagamaan seperti para penghuni kawasan ‘kauman’ dan penghuni tanah perdikan seperti pesantren.
Gelar-gelar feodalistik yang melambangkan kekuasaan dan kedaulatan atas tanah (air) seperti Hamengkubuwono, Pakualam, Pakubuwono, hingga Mangkunegoro justru disematkan kepada penguasa.
Rektor Institut Agama Islam Al Falah Assunniyah (INAIFAS) Jember, Gus Rijal Mumazziq Z, M.HI, menjabarkan, pemerintah Belanda juga meleburkan budaya lokal dengan Belanda (culture associate). Para elit pribumi dididik dengan pendidikan dan pola hidup Belanda. Hanya dengan jalan ini pemerintah kolonial dapat melepaskan anak-anak muslim dari ikatan agama mereka.
Pola peleburan budaya ini kian memuncak saat pemerintah Belanda membuat kebijakan politik etis di bidang edukasi di awal abad XX. Ribuan bangsawan dipersiapkan menjadi calon pegawai rendah kolonial.