DPR Minta Bantuan TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera KKB
Garry Talentedo Kesawa
Jum'at, 10 Februari 2023 - 14:22 WIB
Ilustrasi pesawat Susi Air. (Foto: AFP/ROMEO GACAD)
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta TNI segera membebaskan pilot pesawat Susi Air Kapten Philips Max Marthin. Kapten Philips dikabarkan disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Pimpinan Egianus Kogoya.
"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi, terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera bisa segera dibebaskan," kata Meutya dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).
Baca Juga:Ekonom Soroti Sulitnya Lapangan Kerja di Tengah Maraknya TKA Cina
Meutya berharap TNI segera mengambil langkah sigap menyelesaikan kasus itu, termasuk membebaskan pilot serta penumpang yang disandera oleh KKB. Dalam hal ini, Meutya menyebut Komisi I DPR RI telah menyetujui Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut.
"Jadi, karena (Pepres) itu mereka merasa bisa melakukan penanganan dengan baik di Papua. Tapi tanpa menunggu Perpres, kami minta Panglima TNI untuk terus siaga," ujarnya.
Selain itu, Meutya turut meminta TNI untuk mengedepankan humanisme dan tegas terhadap pelanggaran aksi-aksi teror di Papua.
Baca Juga:Rektor Paramadina: Utang Pemerintah Terlalu Agresif Namun Tidak Efisien
"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi, terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera bisa segera dibebaskan," kata Meutya dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).
Baca Juga:Ekonom Soroti Sulitnya Lapangan Kerja di Tengah Maraknya TKA Cina
Meutya berharap TNI segera mengambil langkah sigap menyelesaikan kasus itu, termasuk membebaskan pilot serta penumpang yang disandera oleh KKB. Dalam hal ini, Meutya menyebut Komisi I DPR RI telah menyetujui Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut.
"Jadi, karena (Pepres) itu mereka merasa bisa melakukan penanganan dengan baik di Papua. Tapi tanpa menunggu Perpres, kami minta Panglima TNI untuk terus siaga," ujarnya.
Selain itu, Meutya turut meminta TNI untuk mengedepankan humanisme dan tegas terhadap pelanggaran aksi-aksi teror di Papua.
Baca Juga:Rektor Paramadina: Utang Pemerintah Terlalu Agresif Namun Tidak Efisien