Komnas Perempuan: Presiden Jokowi Tegaskan Dukung Implementasi UU TPKS
Garry Talentedo Kesawa
Selasa, 28 Februari 2023 - 05:05 WIB
Presiden Jokowi menerima audiensi Komnas Perempuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (27/02/2023). (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dukungan untuk memastikan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pernyataan itu disampaikan Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani usai melakukan audiensi dengan Jokowidi Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
"Dari diskusi yang singkat ini, Bapak Presiden menegaskan dukungan beliau untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Termasuk dalam hal implementasi UU TPKS dan mendorong adanya payung hukum yang lebih baik bagi perempuan pekerja, khususnya perempuan pekerja rumah tangga," ujar Andy Yentriyani dalam keterangannya, Senin (27/2/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan juga menyampaikan beberapa situasi penting terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya termasuk peningkatan pelaporan kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual.
Baca Juga:PTN Bentuk Satgas PPKS, Legislator: Jangan Sebatas Lembaga Ad Hoc
"Demikian juga terkait dengan situasi perempuan di situasi konflik dan bencana, perempuan pekerja, serta perempuan yang menjadi tahanan berhadapan dengan hukum maupun menghadapi berbagai bentuk penghukuman ataupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi," kata Andy.
Selain itu, Jokowi dan Komnas Perempuan juga berbincang mengenai tindak lanjut lebih spesifik kementerian/lembaga terkait mekanisme non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam berbagai rencana aksi nasional.
Beberapa di antaranya yaitu rencana aksi nasional HAM, rencana aksi nasional mengatasi ekstremisme yang mengarah pada terorisme, dan kondisi perempuan terhadap pandangan hukum. Misalnya hukuman mati maupun berbagai situasi kebijakan yang diskriminatif di beberapa daerah di Indonesia.
"Dari diskusi yang singkat ini, Bapak Presiden menegaskan dukungan beliau untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Termasuk dalam hal implementasi UU TPKS dan mendorong adanya payung hukum yang lebih baik bagi perempuan pekerja, khususnya perempuan pekerja rumah tangga," ujar Andy Yentriyani dalam keterangannya, Senin (27/2/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan juga menyampaikan beberapa situasi penting terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya termasuk peningkatan pelaporan kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual.
Baca Juga:PTN Bentuk Satgas PPKS, Legislator: Jangan Sebatas Lembaga Ad Hoc
"Demikian juga terkait dengan situasi perempuan di situasi konflik dan bencana, perempuan pekerja, serta perempuan yang menjadi tahanan berhadapan dengan hukum maupun menghadapi berbagai bentuk penghukuman ataupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi," kata Andy.
Selain itu, Jokowi dan Komnas Perempuan juga berbincang mengenai tindak lanjut lebih spesifik kementerian/lembaga terkait mekanisme non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam berbagai rencana aksi nasional.
Beberapa di antaranya yaitu rencana aksi nasional HAM, rencana aksi nasional mengatasi ekstremisme yang mengarah pada terorisme, dan kondisi perempuan terhadap pandangan hukum. Misalnya hukuman mati maupun berbagai situasi kebijakan yang diskriminatif di beberapa daerah di Indonesia.