P2G Kritik Masuk Sekolah Jam 5 Pagi, Tidak Melalui Kajian Akademis
Muhajirin
Rabu, 01 Maret 2023 - 21:49 WIB
Siswa SMA di NTT masuk pukul 5 pagi (foto: TikTok @25jhuanasliaimere)
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengeritik kebijakan Gubernur NTT,Viktor Bungtilu Laiskodat yang meminta kegiatan sekolah khusus SMA-SMK dimulai pukul 05.00 WITA.
P2G menilai kebijakan tersebut tidak melalui kajian akademis terlebih dahulu. Kalaupun ada, dokumen kajiannya tidak dapat diakses publik, sehingga melanggar asas transparasi dan partisipasi publik.
“Seharusnya ada kajian secara filosofis, sosiologis, pedagogis, termasuk geografis mengingat banyak sekolah di NTT yang jarak antara rumah siswa-guru dengan sekolah sangat jauh. Bahkan, ada yang kediamannya berjarak lebih 5 kilometer dan berjalan kaki menuju sekolah,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, melalui keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).
Baca Juga:Masjid Baitul Qadim Simbol Pemersatu Umat Beragama di Kupang
Satriwan menilai, kebijakan itu tidak memiliki kolerasi dengan capain kualitas pendidikan di NTT. Padahal, masalah pendidikan di NTT ini sangat banyak, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT peringkat ke-32 di Indonesia. Hal itu berdasarkan data BPS pada 2021.
Kemendikbudristek juga melaporkan banyak kelas-kelas di sekolah dalam kondisi rusak 47.832 kelas. Ada 66% SD belum dan berakreditasi C, 61% SMP belum dan berakreditasi C, serta 56% SMK belum dan berakreditasi C.
Tak hanya itu, ribuan guru honorer di NTT diberu upah jauh di bawah UMK/UMP berkisar antara Rp 200-750 ribu per bulan. NTT juga menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 47,8% berdasarkan data Kemenkes per-2021.
P2G menilai kebijakan tersebut tidak melalui kajian akademis terlebih dahulu. Kalaupun ada, dokumen kajiannya tidak dapat diakses publik, sehingga melanggar asas transparasi dan partisipasi publik.
“Seharusnya ada kajian secara filosofis, sosiologis, pedagogis, termasuk geografis mengingat banyak sekolah di NTT yang jarak antara rumah siswa-guru dengan sekolah sangat jauh. Bahkan, ada yang kediamannya berjarak lebih 5 kilometer dan berjalan kaki menuju sekolah,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, melalui keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).
Baca Juga:Masjid Baitul Qadim Simbol Pemersatu Umat Beragama di Kupang
Satriwan menilai, kebijakan itu tidak memiliki kolerasi dengan capain kualitas pendidikan di NTT. Padahal, masalah pendidikan di NTT ini sangat banyak, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT peringkat ke-32 di Indonesia. Hal itu berdasarkan data BPS pada 2021.
Kemendikbudristek juga melaporkan banyak kelas-kelas di sekolah dalam kondisi rusak 47.832 kelas. Ada 66% SD belum dan berakreditasi C, 61% SMP belum dan berakreditasi C, serta 56% SMK belum dan berakreditasi C.
Tak hanya itu, ribuan guru honorer di NTT diberu upah jauh di bawah UMK/UMP berkisar antara Rp 200-750 ribu per bulan. NTT juga menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 47,8% berdasarkan data Kemenkes per-2021.