Kurikulum Pendidikan

Sekolah Muhammadiyah mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas diminta berpartisipasi dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan melalui penerapan

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Muhammad Faesal meminta agar Kurikulum Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama yang disusun Lembaga Pendidikan Ma'arif

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam ekosistem pendidikan bukan sebagai ancaman. Sebaliknya, dengan bantuan AI,

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menjadi mitra Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah untuk mengembangkan model kurikulum urban bagi Sekolah Indonesia di Jeddah atau SIJ.

Sistem pendidikan pesantren yang berangkat dari tradisi komunal merupakan salah satu khas budaya Islam yang berkembang di Nusantara.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengeritik kebijakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang meminta kegiatan sekolah khusus SMA-SMK dimulai pukul 05.00 Wita.

Di era revolusi industri 4.0 dan memasuki era society 5.0, pendidikan Islam mendapatkan tantangan yang besar. Segala hal jadi serba praktis dan orientasi pendidikan mengarah pada pragmatisme. Akibatnya pendidikan Islam dikhawatirkan tidak dapat membentuk akhlak dan menjawab kebutuhan peserta didik.

Tujuan pendidikan yang serba ideal, seringkali terbentur oleh realitas di lapangan. Nilai-nilai yang substansial, kalah oleh target mengejar prestasi duniawi. Namun tak jarang juga, pendidikan yang diharapkan ideal, seringkali kurang membumi. Lalu bagaimana sekolah harus mendidik siswa?

Komar menuturkan, kurikulum bagi sekolah alam adalah alam. Di mana siswa di sekolah alam dapat belajar dengan apa yang ada di alam, atau dikenal dengan istilah pengembangan dari apa yang ada di wilayah setempat.

Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Dr Adian Husaini, mengkritik tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, ideologisasi bangsa ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui satuan pendidikan. Sehingga, semestinya tidak perlu terjadi adanya satuan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai yang kontraproduktif dengan ideologi kebangsaannya.

Manusia unggul yang dimaksud Emil selain menguasai digital, fisik mereka juga harus sehat, cerdas, berakhlak dan religius.

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan layanan pendidikan sebagai pemegang amanat konstitusi agar masyarakat mendapat hak dasar tersebut. Tapi, realitanya pemerintah belum bisa menyediakan layanan pendidikan secara merata.