Tolak LGBT Se-ASEAN, DPR RI: Salahi Norma di Indonesia
Muhajirin
Kamis, 13 Juli 2023 - 14:15 WIB
Indonesia secara konstitusi dan regulasi menolak perilaku dan segala bentuk kampanye LGBT
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menolak rencana pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta. Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menilai pertemuan tersebut harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
Jazuli menjelaskan, Indonesia secara konstitusi dan regulasi menolak perilaku dan segala bentuk kampanye LGBT. Perilaku dan kampanye LGBT bukan masalah hak asasi dan kebebasan, tapi merupakan penyimpangan seksual dan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.
"Jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab," ujar anggota Komisi I DPR itu melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu (13/7/2023).
Baca juga:500 Ulama Berkumpul di Ponpes Sunan Drajat Bahas Tantangan Kebangsaan dan Keumatan
Menurut dia, perilaku LGBT dan komunitasnya telah melanggar hak dan martabat kemanusiaan yang sangat asasi, yaitu hak atas kelestarian manusia serta peradaban kemanusiaan itu sendiri. Dalam konteks dasar dan konstitusi Indonesia, LGBT bertentangan secara diametral dengan sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila.
"Tidak ada satu agamapun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktek LGBT. Pun kearifan budaya bangsa Indonesia, dasar negara, konstitusi dan berbagai aturan turunannya seperti KUHP jelas menolak perilaku menyimpang tersebut," ujarnya.
Dia meminta pemerintah lebih tegas dan lebih proaktif menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk diplomasi maupun kampanye dari negara lain, maupun komunitas internasional terkait LGBT.
Jazuli menjelaskan, Indonesia secara konstitusi dan regulasi menolak perilaku dan segala bentuk kampanye LGBT. Perilaku dan kampanye LGBT bukan masalah hak asasi dan kebebasan, tapi merupakan penyimpangan seksual dan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.
"Jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab," ujar anggota Komisi I DPR itu melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu (13/7/2023).
Baca juga:500 Ulama Berkumpul di Ponpes Sunan Drajat Bahas Tantangan Kebangsaan dan Keumatan
Menurut dia, perilaku LGBT dan komunitasnya telah melanggar hak dan martabat kemanusiaan yang sangat asasi, yaitu hak atas kelestarian manusia serta peradaban kemanusiaan itu sendiri. Dalam konteks dasar dan konstitusi Indonesia, LGBT bertentangan secara diametral dengan sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila.
"Tidak ada satu agamapun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktek LGBT. Pun kearifan budaya bangsa Indonesia, dasar negara, konstitusi dan berbagai aturan turunannya seperti KUHP jelas menolak perilaku menyimpang tersebut," ujarnya.
Dia meminta pemerintah lebih tegas dan lebih proaktif menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk diplomasi maupun kampanye dari negara lain, maupun komunitas internasional terkait LGBT.