Kemendikdasmen Bersama Polri, Kejaksaan, KPK, dan Kemendagri Komitmen Kawal SPMB Ramah 2026
Lusi mahgriefie
Jum'at, 22 Mei 2026 - 08:10 WIB
Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027 Kemendikdasmen bersama Polri, Kejaksaan, KPK dan Kemendagri
Dalam upaya memperkuat tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar berjalan lebih transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan "Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027".
Kegiatan ini berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
SPMB Ramah diangkat sebagai semangat bersama bahwa penerimaan murid baru bukan sekadar proses administratif tahunan, melainkan bagian dari layanan publik pendidikan.
Melalui SPMB Ramah, pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu, termasuk anak dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, anak terdampak bencana, serta kelompok rentan lainnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa SPMB harus menjadi pintu masuk pendidikan yang adil, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Baca juga:Menteri Abdul Mu'ti Tegaskan SPMB Wujudkan Pendidikan dan Berkualitas untuk Semua
SPMB bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen pelayanan publik yang krusial dalam menjamin akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi.
Kegiatan ini berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
SPMB Ramah diangkat sebagai semangat bersama bahwa penerimaan murid baru bukan sekadar proses administratif tahunan, melainkan bagian dari layanan publik pendidikan.
Melalui SPMB Ramah, pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu, termasuk anak dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, anak terdampak bencana, serta kelompok rentan lainnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa SPMB harus menjadi pintu masuk pendidikan yang adil, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Baca juga:Menteri Abdul Mu'ti Tegaskan SPMB Wujudkan Pendidikan dan Berkualitas untuk Semua
SPMB bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen pelayanan publik yang krusial dalam menjamin akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi.