home global news

Tawarkan Transformasi Organisasi, Mantan Ketum PMII Siap Maju Calon Ketua Umum PBNU

Senin, 27 Juli 2026 - 11:09 WIB
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 20052007, Hery Haryanto Azumi (kanan) bersama Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar Ke-35 NU kian hangat. Hery Haryanto Azumi menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam pemilihan Kepemimpinan PBNU periode mendatang. Perhelatan muktamar tersebut dijadwalkan berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2005–2007 ini mulai gencar menjalin silaturahmi dengan berbagai pengasuh pondok pesantren serta jajaran pengurus NU. Ia menegaskan siap mengemban amanah apabila mendapatkan dukungan penuh dari para kiai dan warga Nahdliyin.

"Saya melihat NU sedang mengalami krisis. Terjadi konflik yang berkesinambungan, tetapi NU tidak mampu mengambil peran karena ikut terlibat dalam konflik. Situasi inilah yang melatarbelakangi panggilan untuk ikut cawe-cawe. Teman-teman ISNU, PBNU, hingga PMII juga mendorong hal itu," kata Hery dikutip laman NU Online, Senin (27/7/2026).

Dalam pandangannya, Hery menilai NU membutuhkan penataan ulang manajemen organisasi secara menyeluruh. Perubahan tersebut menurutnya tidak boleh berhenti pada tingkat elite kepemimpinan saja, melainkan wajib melibatkan seluruh elemen jam'iyah agar dapat bergerak searah dalam proses transformasi.

Baca Juga:Gus Yahya Ingatkan Beratnya Amanah Pimpin NU: Jabatan Bukan untuk Dibanggakan

"Perubahan tidak sekadar memperbaiki metode persuratan melalui Digdaya. Itu memang bagian dari perubahan, tetapi belum fully merepresentasikan transformasi organisasi yang lebih modern," ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya perbedaan karakteristik jam'iyah NU di Pulau Jawa dan luar Jawa. Perbedaan karakter kultural maupun geografis ini dinilainya harus diakomodasi secara cermat dalam proses transformasi tata kelola organisasi.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya