Mahfud MD Ajak Ulama dan Santri Ikut Jaga Negara
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 30 Oktober 2021 - 08:05 WIB
Suasana dialog virtual antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan 250 lebih pimpinan Pondok Pesantren di seluruh Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan ulama dan kaum santri memiliki peran yang cukup penting dalam memerdekaan Indoensia dari tangan penjajah.
Menurut Mahfud MD, santri dan ulama memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia.
"Kaum Santri santri lah yang ikut mendorong secara habis-habisan memerdekakan bangsa ini," ujar Mahfud MD dalam dialog virtual dengan 250 lebih pimpinan Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, Jumat malam (29/10).
Tanpa mengesampingkan peran tokoh agama lainnya, kemerdekaan Indoensia yang berdasarkan Pancasila adalah warisan para ulama, tokoh-tokoh Islam dari berbagai latar belakang suku dan ormas Islam yang berbeda.
Oleh karenanya, Mahfud mengajak pimpinan pondok pesantren ikut menjaga negara dari ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang 1945.
"Umat Islam waktu itu sekitar 87% dengan 70 juta penduduk pada tahun 1945. Tapi waktu itu demi kemerdekaan, demi kebersamaan disetujui kata 'kewajiban menjalankan sayariat Islam bagi pemeluknya' diganti dengan 'Ketuhanan yang Maha Esa'," tambah Mahfud.
Baca juga:Pesan Hamka: Agar Jadi Generasi Unggul, Pemuda Wajib Paham Agama dan Sejarah
Menurut Mahfud MD, santri dan ulama memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia.
"Kaum Santri santri lah yang ikut mendorong secara habis-habisan memerdekakan bangsa ini," ujar Mahfud MD dalam dialog virtual dengan 250 lebih pimpinan Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, Jumat malam (29/10).
Tanpa mengesampingkan peran tokoh agama lainnya, kemerdekaan Indoensia yang berdasarkan Pancasila adalah warisan para ulama, tokoh-tokoh Islam dari berbagai latar belakang suku dan ormas Islam yang berbeda.
Oleh karenanya, Mahfud mengajak pimpinan pondok pesantren ikut menjaga negara dari ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang 1945.
"Umat Islam waktu itu sekitar 87% dengan 70 juta penduduk pada tahun 1945. Tapi waktu itu demi kemerdekaan, demi kebersamaan disetujui kata 'kewajiban menjalankan sayariat Islam bagi pemeluknya' diganti dengan 'Ketuhanan yang Maha Esa'," tambah Mahfud.
Baca juga:Pesan Hamka: Agar Jadi Generasi Unggul, Pemuda Wajib Paham Agama dan Sejarah