DPR Minta Pemerintah Wujudkan Kemandirian Industri Farmasi
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 13 November 2021 - 20:35 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani. (Foto: DPR RI)
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah untuk merevitalisasi upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan yang sudah dijalankan selama ini.
Netty menjelaskan hal tersebut sesuai dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga dijelaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah maupun swasta mempunyai tanggung jawab untuk melakukan itu. Hal ini juga diperkuat dalam UU 44/2009 tentang rumah sakit.
"Kegiatan prioritas nasional di bidang kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan lain-lain bisa tercapai jika pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap ketersediaan SDM di bidang kesehatan," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Sabtu (13/11).
Baca juga:DPR Desak Pemerintah Fokus Produksi Vaksin Merah Putih
Menurut Netty, ketersediaan SDM di bidang kesehatan juga harus didukung dengan kebijakan yang berpihak pada kemandirian industri farmasi.
Ia pun meminta pemerintah bisa mencetak tenaga kesehatan yang diperlukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan, atau daerah terluar dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, pemerataan, dan keterjangkauan.
"Kebijakan terhadap pengembangan dan kemandirian di bidang industri farmasi, obat, dan alat kesehatan sebagai wujud implementasi Inpres Nomor 6/2016," ujarnya.
Netty menjelaskan hal tersebut sesuai dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga dijelaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah maupun swasta mempunyai tanggung jawab untuk melakukan itu. Hal ini juga diperkuat dalam UU 44/2009 tentang rumah sakit.
"Kegiatan prioritas nasional di bidang kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan lain-lain bisa tercapai jika pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap ketersediaan SDM di bidang kesehatan," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Sabtu (13/11).
Baca juga:DPR Desak Pemerintah Fokus Produksi Vaksin Merah Putih
Menurut Netty, ketersediaan SDM di bidang kesehatan juga harus didukung dengan kebijakan yang berpihak pada kemandirian industri farmasi.
Ia pun meminta pemerintah bisa mencetak tenaga kesehatan yang diperlukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan, atau daerah terluar dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, pemerataan, dan keterjangkauan.
"Kebijakan terhadap pengembangan dan kemandirian di bidang industri farmasi, obat, dan alat kesehatan sebagai wujud implementasi Inpres Nomor 6/2016," ujarnya.