DPR Minta Pemerintah Wujudkan Kemandirian Industri Farmasi

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah untuk merevitalisasi upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan yang sudah dijalankan selama ini.

Netty menjelaskan hal tersebut sesuai dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga dijelaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah maupun swasta mempunyai tanggung jawab untuk melakukan itu. Hal ini juga diperkuat dalam UU 44/2009 tentang rumah sakit.

"Kegiatan prioritas nasional di bidang kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan lain-lain bisa tercapai jika pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap ketersediaan SDM di bidang kesehatan," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Sabtu (13/11).

Baca juga: DPR Desak Pemerintah Fokus Produksi Vaksin Merah Putih

Menurut Netty, ketersediaan SDM di bidang kesehatan juga harus didukung dengan kebijakan yang berpihak pada kemandirian industri farmasi.

Ia pun meminta pemerintah bisa mencetak tenaga kesehatan yang diperlukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan, atau daerah terluar dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, pemerataan, dan keterjangkauan.

"Kebijakan terhadap pengembangan dan kemandirian di bidang industri farmasi, obat, dan alat kesehatan sebagai wujud implementasi Inpres Nomor 6/2016," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPR Dorong Petani Melek Teknologi untuk Tingkatkan Produksi

"Jangan sia-siakan kekayaan alam kita yang banyak tumbuh tanaman-tanaman obat. Karena faktanya saat ini, mayoritas obat maupun alkes yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Indonesia berasal dari impor," tambahnya.

Selain itu, Netty juga menyampaikan soal pengendalian penyakit menular masih menjadi tantangan selama ini. Hingga saat ini, setidaknya lebih dari 2.000 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

"Kebanyakan dari mereka adalah dokter dan perawat. Ini harus jadi catatan serius, karena akan berdampak pada pelayanan dan fasilitas kesehatan pada umumnya" tuturnya.