Global News

Kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara adaptif (flexible working arrangement /FWA) pada 29-31 Desember 2025 telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Aturan ini berlaku untuk ASN dan swasta, selama tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Anwar Abbas desak Presiden terpilih Prabowo Subianto meninjau ulang kontrak SDA agar sesuai Pasal 33 UUD 1945 demi kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjawab desakan soal penetapan status bencana nasional di Sumatera. Menurutnya, negara sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon meninjau Gedung Sarekat Islam di Semarang dan mendorong revitalisasi sebagai ruang budaya, edukasi, dan pelestarian sejarah bangsa mulai 2026.

Muhammadiyah menyampaikan sikap resmi atas musibah banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan menyerukan solidaritas nasional serta mengerahkan MDMC, LazisMu, dan MPKU untuk penanganan darurat hingga pemulihan jangka panjang.

Salju menyelimuti beberapa wilayah di Arab Saudi pada Rabu (17/12/2025) dan Kamis (18/12/2025). Hamparan salju mengubah pegunungan yang dikelilingi gurun bak negeri ajaib musim saat cuaca buruk melanda.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat sekira 80 ruas jalan nasional terdampak bencana di Pulau Sumatera, namun kini pemulihan terus meningkat. Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, saat ini 81 persen jalan nasional tersebut telah berfungsi kembali.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta jamaah masjid di Aceh menggelar shalat ghaib untuk korban wafat akibat banjir dan tanah longsor baik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyalurkan bantuan sosial bagi korban banjir di Sumatera Utara melalui tim tanggap darurat ERT, mencerminkan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan, solidaritas kemanusiaan, serta kepedulian lintas daerah terhadap masyarakat terdampak bencana.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan mendesak pemerintah untuk menetapkan bencana di Sumatera-Aceh sebagai bencana nasional.

Pemerintah Indonesia menerima replika Prasasti Lempeng Tembaga Nalanda di Muarajambi sebagai hasil diplomasi budaya dengan India, memperkuat narasi sejarah, jejaring peradaban abad ke-9, serta langkah menuju Warisan Dunia UNESCO.

Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sleman berhasil menghimpun dana bantuan untuk bencana Sumatera sebesar Rp1,6 miliar. Capaian ini menjadi yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kementerian Agama menetapkan Ambon sebagai Kota Wakaf ke-16 di Indonesia. Wakaf uang lintas iman didorong sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan penguat harmoni sosial.

LPPOM MUI menegaskan pentingnya validasi kecukupan panas dan kalibrasi alat sebagai kunci keamanan pangan halal, mencegah kontaminasi mikroorganisme berbahaya, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan industri.

MUI bersama ormas Islam dan lembaga filantropi menyerukan umat terus berdonasi membantu korban bencana Sumatera serta mendorong pemerintah menetapkan status bencana nasional demi percepatan pemulihan.

PBNU mengawali agenda di Jawa Timur dengan silaturahmi dan sowan ke para masyaikh pesantren Surabaya dan Kediri sebagai bagian konsolidasi kepemimpinan, penguatan ukhuwah ulama, dan penjagaan khittah NU.

OTT KPK di Bekasi menjerat Bupati Ade Kuswara Kunang yang belum genap setahun menjabat. Ruang kerja disegel, 10 orang diamankan, menambah daftar operasi KPK sepanjang 2025.

The United Nations Development Programme (UNDP) di Indonesia telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh, yang berisi permohonan bantuan terhadap penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

Warga di sejumlah titik di Aceh ramai-ramai memasang bendera putih sebagai simbol kekecewaan, darurat kemanusiaan, serta protes terhadap pemerintah yang dinilai lamban dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, selama tiga pekan terakhir.

Gedung Putih, pada Selasa (16/12/2025), memberlakukan larangan perjalanan terhadap enam negara baru, yakni Burkina Faso, Mali, Niger, Sudah Selatan, Suriah, dan pemegang paspor yang dikeluarkan Otoritas Palestina.