Presiden Tunisia Bubarkan Pemerintahan dan Parlemen, Tunisia Dikhawatirkan Kembali Otoriter

LANGIT7.ID, Tunis - Presiden Tunisia Kais Saied melalui pengumuman sepihaknya pada Ahad (25/7/2021) telah membubarkan pemerintahan dan membekukan parlemen Tunisia. Peristiwa ini menjadi krisis politik terbesar Tunisia sejak revolusi 2011 yang sebelumnya telah membawa Tunisia dalam proses demokrasi. Dan langkah Saied dikhawatirkan akan membawa kembali Tunisia ke dalam pemerintahan otoriter.

Dilansir dari Aljazeera, Saied membubarkan pemerintah, menangguhkan Parlemen dan mengatakan dia akan memerintah bersama perdana menteri baru, dengan alasan kondisi darurat. Saeed juga memutuskan untuk mencabut kekebalan semua anggota parlemen, yang dikenal sebagai Majelis Perwakilan Rakyat, dan untuk melakukan penuntutan publik sendiri.

Langkah ini ditolak oleh Partai terbesar di Tunisia Ennahdha dan partai lainnya di Parlemen.

Melansir Anadolu Agency, Ketua Parlemen Tunisia sekaligus pimpinan Ennahdha Rached Ghannouchi mengatakan langkah Saied tidak lain adalah kudeta penuh terhadap konstitusi, revolusi dan kebebasan di negara itu.

Dia juga meminta rakyat Tunisia untuk memulihkan demokrasi melalui cara-cara damai karena langkah Saied tersebut akan menyeret Tunisia kembali ke dalam pemerintahan yang otoriter.

Pasca pembubaran parlemen Tunisia, masyarakat Tunisia turun ke jalan untuk memprotes langkah Kais Saied tersebut.

Sementara Wakil pemimpin partai Gerakan Ennahda Ali Larayedh juga mengatakan dalam sambutannya kepada saluran berita Al-Jazeera bahwa presiden Tunisia telah melakukan kudeta terhadap konstitusi dan revolusi 2011.

Larayedh mempertanyakan nasib perdana menteri, dan menyebut bahwa Mechichi telah ditahan di istana presiden.

Mantan Presiden Tunisia Moncef Marzouki pada Senin (26/7/2021) mengecam pembubaran pemerintahan dan penangguhan parlemen oleh presiden negara itu dan menyebutnya sebagai "kudeta".

"Saied melanggar konstitusi yang dia telah ambil sumpah dan memberikan dirinya semua kekuasaan. Saied menganggap dirinya sebagai kepala kekuasaan eksekutif dan hakim pertama," kata Marzouki dalam pesan video yang dipublikasikan di Facebook.

Dia memperingatkan jika kudeta berhasil, kondisi ekonomi dan kesehatan negara akan semakin memburuk.

Mantan presiden itu menggambarkan Saied sebagai “masalah terbesar bagi Tunisia”.