Fraksi PKS Usulkan Pansus Angket soal Minyak Goreng

LANGIT7.ID, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengusulkan hak angket DPR RI atas fenomena kelangkaan dan kemahalan minyak goreng di pasar. PKS juga mendorong agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) hak angket dan meminta pertanggung jawaban pemerintah untuk membuat regulasi terkait.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pemerintah harus hadir dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Minyak goreng menurut dia, merupakan salah satu komoditas penting dalam hajat hidup masyarakat.

"Fraksi PKS sangat konsen memerhatikan kepentingan rakyat yang sekarang sedang kesulitan, terutama kesulitan minyak goreng yang sudah berbulan-bulan terjadi," ujar Jazuli dalam konferensi pers, Jumat (18/3/2022).

Baca Juga: Minyak Goreng Langka, Ketua KPMI: Hawa Nafsu Picu Oknum Timbun Barang

Jazuli mengajak seluruh anggota fraksi lain untuk mengusulkan dibentuknya pansus hak angket. "Kami akan mengirimkan surat resmi kepada Pimpinan DPR," katanya.

Dalam sikap resminya, Fraksi PKS berharap dengan dibentuknya Pansus tersebut, pemerintah bekerja lebih baik untuk membuat regulasi dan kebijakan tentang produksi minyak sawit atau CPO (cruth palm oil) dan distribusinya dari hulu hingga hilir.

"Tentunya langkah tersebut diharapkan dapat membuka tabir, apa yang terjadi dibalik tingginya harga dan langkanya pasokan minyak goreng selama lima bulan terakhir," kata anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin, dalam kesempatan sama.

PKS menilai pemerintah gagal dalam mengendalikan pasokan minyak goreng dan stabilitasi harga di pasar. Terutama kebijakan terakhir pemerintah, yakni mencabut harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah dinilai menyerah kepada mafia minyak goreng dengan melepaskan harga sesuai mekanisme pasar.

Baca Juga: Polri Buka Hotline Kasus Robot Trading dan Binary Option

"Kondisi ini menunjukan buruknya kelola produksi minyak kelapa sawit atau CPO selama ini. Pemerintah gagal menjamin stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di pasar, sehingga masyarakat harus menanggung dampaknya," ujar Andi.

Dengan posisinya sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, ia menilai krisis minyak goreng yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan keresahan dan gejolak sosial di masyarakat. "Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan," katanya.

"Tidak berdayanya pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng perlu ditelusuri lebih dalam. Sudah sedemikian akutkah permasalahan yang dihadapi, sehingga kebijakan yang diberikan pemerintah tidak memberikan dampak dalam menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng," imbuhnya.

Baca Juga: Gelandang Arsenal Ini Resmi Peluk Agama Islam