DPR: Subsidi Kenaikan Haji Diambil dari Nilai Manfaat & Efisiensi Dana

LANGIT7.ID, Jakarta - Komisi VIII DPR RI sepakat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mensubsidi kenaikan biaya haji 2022. Subsidi tersebu diambil dana dari nilai manfaat dana haji dan hasil efisiensi pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang menegaskan keputusan tersebut merupakan jalan terbaik yang harus segera diambil. Ini mengingat jadwal pemberangkatan jemaah haji 2022 semakin dekat.

"Maka BPKH sudah oke, setengahnya kita ambil dari nilai manfaat, setengahnya lagi kita ambil dari efisiensi dana ibadah haji," ujar Marwan dalam acara 'Dialektika Demokrasi, Persiapan Ibadah Haji 1443 H', di Media Center DPR RI, Kamis (2/5/2022).

Lebih lanjut, Marwan menjelaskan, memang ada dana di BPKH yang cukup besar, karena dua tahun tidak melaksanakan haji. Namun penggunaan nilai manfaat dari dana haji dinilai berbahaya bila tidak diperhitungkan dengan baik.

"Maka kita bersepakat memakai nilai manfaat yang telalu besar itu membahayakan jamaah yang akan datang," katanya.

Marwan mengatakan, BPKH juga memiliki dana cukup besar dari hasil efisiensi pelaksanaan Ibadah haji sejak 2017 lalu. Efisiensi dana haji dilakukan oleh panitia pelaksana ibadah haji, mulai dari biaya perjalanan, hotel, konsumsi jemaah, dan sebagainya.

"Hasil efisiensi selama empat tahun pelaksanaan haji kira-kira di situ ada Rp740 miliar," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan biaya ibadah haji bukan hanya dialami oleh Indonesia melainkan seluruh negara yang mengirimkan jemaah haji. Hal tersebut diakibatkan kebijakan baru di Arab Saudi terutama biaya di Mina dan Mudzdalifah.

"Seluruh dunia mengalami kenaikan ibadah haji, dan kita patut bersyukur Asia termasuk paling murah," tuturnya.