DPR Minta Pemerintah Tinjau Kebijakan Beli Migor dan BBM Pakai Aplikasi

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota DPR Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembelian minyak goreng (migor) curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Dia menilai kebijakan beli minyak goreng pakai aplikasi bakal menyulitkan masyarakat.

“Pemberlakuan aturan ini harus dipikirkan kembali. Minyak goreng adalah komoditas primer yang sangat dibutuhkan masyarakat. Proses distribusinya harus praktis dan memudahkan masyarakat. Jangan malah dipersulit,” kata Netty dilansir siaran media, Ahad (3/7/2022).

Baca juga: Kritik Pembelian BBM Lewat Aplikasi, Anggota DPR: Bikin Ribet

Menurut Netty, berdasarkan laporan masyarakat,terdapat kekhawatiran apabila terjadi penyalahgunaan NIK atau KTP dan juga aplikasi PeduliLindungi.

"Publik tentu masih ingat perihal info kebocoran data pribadi melalui aplikasi Pedulilindungi,” katanya.

Adanya kasus tersebut, ujar Netty, memuat sebagian besar masyarakat enggan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Jika kemudian menjadi syarat dalam mendapatkan minyak goreng subsidi, hal ini akan membebani masyarakat.

Netty juga menanyakan fungsi Kartu Sembako Murah yang telah diluncurkan oleh pemerintah, “Selain itu, apa fungsi Kartu Sembako Murah yang diinisiasi pemerintah jika pembelian minyak goreng curah wajib harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi?” tanyanya

Selain menyoroti soal minyak goreng, Netty juga menyampaikan bahwa gagasan penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat mengisi atau membeli bahan bakar juga setali tiga uang dengan kebijakan pembelian minyak goreng memakai aplikasi.

Baca juga: Wajib Tahu, Jenis Motor dan Mobil Ini Dilarang Konsumsi Pertalite

Hal tersebut akan menyulitkan masyarakat di pelosok yang belum memiliki akses jaringan untuk menggunakan aplikasi di smart-phone.

"Penggunaan aplikasi memerlukan koneksi internet yang stabil. Ini akan menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah” katanya.

Pembelian BBM, tambahnya, harus dapat dijangkau dan diakses masyarakat dengan mudah dan merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antara penduduk kota dan desa pelosok. “Pertimbangkan juga efisiensi waktu saat mengantre di pom bensin. Jangan sampai aktivitas scanning aplikasi membuat antrean padat dan panjang," kata Netty lebih lanjut.