LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023. Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati menyatakan, desain
RAPBN akan menghadapi banyak tekanan pada tahun depan.
Pada tahun 2022 ini, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen mejadi 3,2 persen. Pada tahun mendatang, IMF memproyeksikan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia masih terus terjadi.
“Tahun depan akan lebih lemah lagi dari 3,6 ke 2,9 persen dari sisi pertumbuhan ekonomi global. Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat,” ujar Menkeu usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/8/2022).
Baca juga: Penerimaan Pajak hingga Akhir Juni Capai Rp868,3 Triliun Sri Mulyani mengatakan, APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas. Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan agar APBN dijaga agar tetap kredibel, berkelanjutan, dan sehat.
“APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber,” ujar Menkeu.
Pada 2022, IMF mengatakan akan terjadi kenaikan inflasi global sebesar 6,6 persen di negara-negara maju dan 9,5 persen di negara-negara berkembang.
Kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju tersebut, memicu pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas, yang memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.
Baca juga: Inflasi Indonesia Meningkat, Sri Mulyani: Masih Lebih Moderat“Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi dari baik kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural,” ujar Menkeu.
(sof)