Cegah Kelangkaan BBM, Ekonom UGM Usul Naikkan Harga Pertalite

LANGIT7.ID - , Jakarta - Pasca kenaikan harga BBM Non Subsidi Pertamax 92 menjadi Rp 12.500 per liter membuat produk ini sepi peminat. Hampir semua masyarakat Indonesia beralih ke Pertalite yang dinilai masih murah yakni Rp7.650 perliter.

Menurut laporan Pertamina sampai Juli 2022, konsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Baca juga: Subsidi BBM Indonesia Capai Rp520 Triliun, Jokowi: Negara Lain Tak Akan Sanggup

Bila upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, maka kuota BBM subsidi diproyeksikan jebol paling lama pada akhir Oktober 2022.

Kondisi itu menimbulkan dilema bagi pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Karena jika kuota Pertalite ditambah akan meningkatkan beban APBN untuk subsidi menjadi lebih dari Rp600 triliun.

Namun, jika kuota Pertalite tidak ditambah bisa memicu kelangkaan BBM di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial

Agar hal demikian tidak terjadi, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengusulkan untuk pemerintah menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax.

Selain itu, ia mengatakan perlunya komunikasi publik yang masif untuk mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax.

"Dengan menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan maksimal selisih harga sebesar Rp1.500 per liter. Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara suka rela," ujar Fahmi dalam keterangan yang dikutip dari Antaranews, Sabtu (13/8/2022).

Baca juga: Ini Lokasi 25 SPBU di Bekasi yang Buka Pendaftaran BBM Subsidi

Dia menambahkan, perlu juga edukasi masif mengenai penggunaan Pertamax yang lebih bagus untuk mesin kendaraan dan lebih irit. Agar menarik minat masyarakat untuk beralih dari mengonsumsi Pertalite ke Pertamax.

Sementara, Menteri ESDM Arifin Tasrif sejauh ini hanya bisa mengimbau agar orang kaya tidak menggunakan BBM subsidi. Ia beralasan konsumen adalah makhluk rasional yang mempunyai price elasticity akan tetap mengkonsumsi BBM dengan harga lebih murah selama belum ada larangan.

"Arifin melupakan tabung elpiji tiga kilogram tertulis 'hanya untuk orang miskin', faktanya lebih 60 persen konsumen yang bukan miskin tetap mengkonsumsi gas melon karena distribusi terbuka," ucap Fahmy.

Lebih lanjut, Fahmy berkata selain memperkecil disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax, pemerintah juga harus menetapkan segera Peraturan Presiden yang menegaskan bahwa Pertalite dan Solar hanya untuk sepeda motor dan kendaraan angkutan orang serta angkutan barang untuk mencegah kuota BBM bersubsidi agar tak jebol.

"Pembatasan yang tegas dan lugas dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi tersebut," tuturnya .

Terkait platform MyPertamina yang dicanangkan, Fahmy menilai tidak akan berhasil membatasi BBM subsidi agar tepat sasaran, bahkan justru menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak punya akses.

"Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan menghimbau saja. Namun, perlu kebijakan tegas dan lugas yang segera diberlakukan," pungkasnya.

Baca juga: Harga BBM Pertamina Non Subsidi Naik, Ini Daftarnya