Menteri ESDM Beri Sinyal BBM Segera Naik

LANGIT7.ID, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberi sinyal kemungkinan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) segera naik. Saat ini, publik menunggu keputusan pemerintah apakah jadi menaikkan harga BBM.

"Ya tunggu aja besok," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (30/8/2022) saat ditanya apakah ada kemungkinan pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan pada 31 Agustus 2022 seperti dilansir Antara.

Arifin mengatakan, sejauh ini rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pertalite dan solar masih dimatangkan. Pada kesempatan berbeda Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap pemerintah bisa menghitung dampak rencana kenaikan harga BBM jika nantinya akan dilakukan.

Baca juga: Fatwa BBM Bersubsidi, MUI: Kebijakan Tak Boleh Susahkan Rakyat

"Kalkulasi dampak yang harus diperhitungkan bukan hanya untuk pemulihan ekonomi, tetapi untuk masyarakat," ujar Puan di Nusa Dua, Badung, Bali.

Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi semakin menguat dengan pemberian bantalan sosial tambahan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Nilai BLT ini mencapai Rp24,17 triliun.

"Saya sudah membahas dengan Presiden, bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk BLT pengalihan subsidi BBM, sebesar Rp12,4 triliun" ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam keterangan resmi di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).

Pemerintah Daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan akan menerbitkan aturan, dua persen dari Dana Transfer Umum (DAU) sebanyak Rp2,17 triliun, diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum, baik ojek hingga nelayan.

Baca juga: MUI Jelaskan Kemungkinan Terbitkan Fatwa Haram BBM Bersubsidi

"Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan tiga jenis bantalan sosial. Total bantalan sosial yang ditetapkan Presiden untuk dieksekusi adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan dapat mengurangi tekanan dan mengurangi kemiskinan," tutur Menkeu.