Kenaikan Harga BBM dan Pembangunan IKN, Adakah Kaitannya?

LANGIT7.ID - , Jakarta - Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi pada Sabtu (3/9/2022) lalu. Keputusan ini pun menuai penolakan dari banyak kalangan, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Selain karena tidak tepatnya sasaran subsidi, kenaikan harga BBM tersebut disinyalir ada kaitannya dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, Nuri Resti Chayyani menyorot kenaikan harga BBM sebagai upaya pemerintah dalam mengambil keputusan karena lonjakan harga minyak mentah.

Baca juga: Ini Hukum Menimbun Barang Demi Keuntungan Pribadi

"Kenaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi merupakan hal yang mau tidak mau harus dilakukan. Meskipun hal itu menimbulkan asumsi-asumsi masyarakat, salah satunya asumsi harga BBM digunakan untuk pembangunan IKN. Asumsi masyarakat ini tidak bisa terhindarkan karena memang IKN sudah menjadi program prioritas,” ujat Nuri, dalam keterangan resmi diterima Langit7.id, Rabu (9/7/2022).

Menurut Nuri, penerapan harga BBM tidak tepat karena berbarengan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Selain itu, kini juga sedang banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dijalankan.

"Tidak hanya proyek IKN yang disinyalir menjadi penyebab naiknya harga BBM, masyarakat saat ini juga mempertanyakan mengapa harga BBM dengan jenis yang sama di Malaysia dijual dengan harga yang lebih murah dibanding di Indonesia. Dalam hal ini, penting untuk menggalakkan komunikasi publik yang informatif dan edukatif oleh pemerintah, media, dan beragam pemangku kepentingan terkait, agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan,” ucap Nuri.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Walk Out di Sidang Paripurna DPR

Nuri juga menyebutkan, meskipun pemerintah sudah menganggarkan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun, hal itu kurang untuk mendukung adaptasi ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran serta pengawasan dalam penyaluran bantuan agar daya beli masyarakat dapat terjaga.

“Masyarakat perlu mengetahui perkembangan proyek IKN hingga perbandingan harga BBM jenis yang sama dengan negara lain. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk lebih mengedepankan informasi tentang kebijakan terkait, termasuk soal sosialisasi bantuan ekonomi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT),“ tutur Nuri.

Lebih lanjut, Nuri menegaskan agar pemerintah mengutamakan akurasi data dan pengawasan ketat selama pelaksanaan penyaluran bantuan. Sebab menurutnya, ketidaktepatan langkah dapat memicu penambahan inflasi hingga 2 persen dari target.

Baca juga: BBM Naik, Tarif Bus AKAP Ikut Melonjak hingga Rp30.000

“Untuk itu, Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan harus bersinergi memperbaiki komunikasi publik,” ucap Nuri.