IAEI: Asuransi Syariah Lindungi Agama, Harta ,dan Kesejahteraan

LANGIT7.ID, Jakarta - Asuransi menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sebagai manusia. Asuransi juga disebut sebagai upaya kreatif manusia dalam memitigasi ketidakpastian yang dapat terjadi setiap saat di masa sekarang mau pun masa depan.

Wakil Ketua II DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Halim Alamsyah mengatakan, pada dasarnya asuransi merupakan kebutuhan hidup. Sudut pandang inilah yang dapat menjadi landasan baik dalam memasarkan asuransi sebagai bagian dari kebutuhan, bukan sekadar keinginan.

Apalagi, penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah, hal ini menunjukkan indikasi potensi pasar asuransi syariah masih besar untuk bertumbuh. Dilihat dari sisi syariah sendiri, asuransi merupakan bagian dari tujuan untuk melindungi harta dan kesejahteraan.

“Ulama besar terdulu mengatakan tujuan dibentuknya aturan syariah tidak lain adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini menunjukkan betapa dekatnya fungsi asuransi dalam melindung hal tersebut,” ujarnya dalam acara Milad AASI ke-18, Sabtu (14/8).

Terlebih dalam konsep asursansi syariah ada satu prinsip yang menonjol, yaitu tolong-menolong di antara sesama jamaah anggota asuransi syariah ketika terjadi musibah, melalui pengumpulan dana tabarru’. Sehingga, hal ini juga akan menjadi tugas yang mulia dari para agen asuransi syariah untuk menyebarkan prinsip tersebut ke seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya kepada muslim.

“Saya yakin, dengan mengedepankan prinsip syariah saling tolong-menolong dan dioperasionalkan dengan menghilangkan hal yang bersifat ribawi, tidak jelas atau tidak pasti (gharar) dan yang spekulatif, akan amat menarik bagi masyarakat, karena memang secara kultural seperti itulah sifat masyarakat kita selama ini,” ujarnya.

Dengan capaian selama 18 tahun oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Halim meyakini, tantangan pandemi Covid-19 saat ini juga mampu diatasi. Ia mengajak seluruh lapisan kepentingan dan masyarakt untuk bisa saling bahu-membahu dalam mengatasi dampak negatif pandemi terutama dalam menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Sebagai informasi pada 2020 lalu, pemerintah telah mengeluarkan dana lebih dari Rp575 triliun untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, termasuk memberikan perlindungan sosial melalui berbagai bantuan program dan insentif, termasuk kepada tenaga kesehatan dan menjaga kesehatan masyarakat.

Sementara pada tahun ini, anggaran serupa disediakan hampir Rp745 triliun dalam rangka terus mendorong pemulihan ekonomi dan memperkuat penanganan di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. “Keberhasilan itu membutuhkan dukungan kita semua sebagai anggota masyarakat, akan sulit jika tugas mengatasi pandemi ini hanya dilakukan oleh pemerintah saja,” imbuhnya.