DPR Minta Kasus NIK Ganda Vaksin Diusut, Dukcapil Jadi Sorotan

LANGIT7.ID, Jakarta - DPR meminta pemerintah mengusut kasus NIK ganda vaksinasi Covid-19. Dewan menyoroti kinerja Dukcapil terkait kondisi keamanan data masyarakat.

"Pemerintah harus menelusuri problem apa yang terjadi dalam kasus NIK ini. Dengan sistem KTP elektronik proses penginputan data seharusnya bisa lebih mudah, tapi kenapa justru terjadi kesalahan seperti ini," kata anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Ahad (15/8/2021).

Dia menyebut, kondisi NIK ganda, tertukar atau salah input, tentu akan merugikan warga yang jadi terkendala dalam memperoleh layanan vaksinasi Covid-19. Ini tidak boleh diabaikan karena jumlah kasusnya dianggap sedikit. Terlebih menyangkut jaminan keamanan data masyarakat.

"Selain itu akan mempengaruhi lambatnya realisasi vaksinasi dan upaya mencapai herd immunity," katanya.

Karenanya, Netty meminta pemerintah agar segera mengintegrasi data kependudukan Dukcapil dengan sistem pendataan vaksinasi PeduliLindungi untuk mencegah hal serupa terulang.

"Pastikan data NIK rakyat aman, tidak ada unsur kesengajaan, dan juga data vaksin berasal dari satu sumber agar tidak terjadi double input," ujarnya.

Sebelumnya, Netty menemukan warga yang NIK-nya sudah terdaftar atas nama orang lain saat menggelar vaksinasi gratis di Bandung dan Karawang pada akhir Juli dan pertengahan Agustus ini.

Menurut dia, panitia vaksinasi di Bandung menemukan peserta bernama Ragil Paska Aprilianto yang NIK-nya tidak bisa diinput petugas lantaran sudah terdaftar, padahal dia belum pernah divaksin.