Arab Saudi Semakin Liberal Impor Budaya Barat, Ini Alasannya

LANGIT7.ID, Jakarta - Arab Saudi di bawah kepemimpinan putra Mahkota Putra Mohammed bin Salman (MBS) semakin terbuka. Otoritas Saudi banyak mengimpor budaya dan hiburan barat ke negeri tempat haramain berada. Terakhir diselenggarakan pesta Halloween di Riyadh.

Dosen Sastra Arab Universitas Indonesia (UI), Muhammad Zulifan, menilai Arab Saudi saat ini semakin terbuka. Tak seperti dulu, perempuan Saudi saat ini diperbolehkan menonton bioskop dan masuk stadion termasuk menghadiri konser musik.

Kebijakan itu sejalan dengan kebijakan visi 2030 Saudi yang digagas MBS. Dia juga ingin mereformasi birokrasi dan hal lain yang selama ini dianggap di luar otoritas kerajaan. Kebijakan itu direalisasikan MBS dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Kerajaan (Yaumul Wathon) Arab Saudi ke- 87.

Baca Juga: Sebagian Warga Saudi Rayakan Halloween untuk Bersenang-senang

“(Dalam perayaan itu) ratusan perempuan memenuhi King Fahd International Stadium, Riyadh, untuk menyaksikan pagelaran konser serta pertunjukan opera perayaan HUT Kerajaan Saudi,” kata Zulifan melalui keterangan tertulis, Senin (31/10/2022).

Gelaran Riyadh Season yang diadakan tiap tahun di Ibu kota Kerajaan. Deretan artis internasional telah mengisi konser music di negara tempat Dua Kota Suci (Haramain) berada: Mariah Carey, PitBull, hingga Boys Band Korea Stray Kids.

Perubahan Sosial di Arab Saudi

Zulifan menyebut ada tiga unsur kebudayaan yang mengalami perubahan di Kerajaan pasca visi 2030 diluncurkan. Pertama, sistem religi. ini ditandai dengan kebijakan menuju negara yang moderat, padahal sebelumnya Suadi dikenal penganut paham wahabi.

Kedua, sistem kemasyarakatan dengan adanya pencabutan larangan mengemudi dan bekerja di luar rumah bagi perempuan. Sebelumnya, perempuan bekerja, mengendarai mobil dan keluar rumah tanpa mahram adalah hal tabu di Arab Saudi.

Baca Juga: Semakin Bebas, Arab Saudi Akan Gelar Saudi Idol

Ketiga, sistem mata pencaharian dengan ditandai program ekonomi berupa privatisasi perusahaan negara, dibukanya bioskop dan tempat hiburan dan wisata, serta digalakkannya ekonomi kreatif di Kerajaan dalam Visi Saudi 2030.

“Perempuan Saudi kini dilibatkan secara aktif dalam sistem perekonomian nasional Arab Saudi,” ujar Zulifan.

Terkait peran ulama, dahulu hubungan otoritas ulama dan kekuasaan terjalin erat. Raja senantiasa berkonsultasi dengan ulama, yang dukungan mereka jelas sangat penting bagi kekuasaan. Ulama juga berperan mengawal kepentingan pemerintah dan menjadi alat legitimasi politik semua keinginan pemerintah, termasuk masalah perempuan.

Baca Juga: Benarkah Makin Banyak Wanita Arab Lepas Jilbab? Begini Faktanya

“Namun Visi 2030 yang telah memberikan banyak kebebasan pada masyarakat (termasuk perempuan) telah menyentuh wilayah sensitif agama hingga terjadi penolakan oleh kalangan Ulama,” ungkap Zulifan.

Alasan Liberalisasi Arab Saudi

Visi Arab Saudi 2030 mengarahkan negara Arab Saudi dari kondisi sebagai negara yang tertutup dan terpusat pada otoritas kerajaan menjadi negara yang terbuka. Sebagai konsekuensi dari keterbukaan ini adalah perlunya kerajaan membangun hubungan baru antara kerajaan dengan masyarakat.

“Masyarakat sipil tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan, namun sebagai subjek pembangunan,” ungkap Zulifan.

Visi Saudi 2030 merupakan wacana yang dikemukakan oleh MBS kepada masyarakat Saudi dengan menawarkan konsep Saudi baru yang lebih modern dan demokratis. Sebagai sebuah wacana, visi Saudi 2030 dirancang dan diberi makna oleh kekuasaan. Makna itu yang dibingkai, dikukuhkan, dan disebarkan hingga dijadikan tolak ukur kebenaran.

Baca Juga: Syaikh Al-Thalib, Imam Masjidil Haram yang Dipenjara 10 Tahun oleh Kerajaan Saudi

“Agenda dalam Visi 2030 sudah barang tentu perlu kepengaturan agar tidak hanya menjadi wacana belaka, namun harus berterima di masyarakat dan dianggap sebagai kebenaran,” ucap Zulifan.

Maka itu, Pemerintah Arab Saudi membuat serangkaian kebijakan yang dapat diterima secara sadar oleh masyarakat luas. Kebijakan hanya sedikit menimbulkan gejolak dalam negeri.

“Kebijakan pelonggaran aturan dalam masyarakat dan adanya ruang yang lebih bebas bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk governmentality yang dilakukan MBS untuk mengendalikan rakyat Arab Saudi,” ungkap Zulifan.