LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mengambil langkah strategis guna mengantisipasi dampak buruk
pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu merespons rencana PT. Nikomas Gemilang meminta ribuan buruhnya mundur secara sukarela.
Menurut Yeremia, Pemprov Banten harus berkomunikasi dengan perusahaan terkait untuk membahas solusi lain yang lebih baik. Dia menilai kebijakan PHK hanya akan menambah angka
penganggguran semakin membludak.
"Dinas tenaga kerja provinsi berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja Kabupaten Serang. Dengan mencoba dilakukan pembicaraan, ada opsi lain engga selain dari pada opsi pemutusan hubungan kerja," kata Yeremia di Banten, dikutip Jumat (13/1/2023).
Baca Juga: Tak Perlu Depresi Terdampak PHK, Ikuti 5 Langkah untuk BangkitJika memang benar-benar tidak ada solusi lain, lanjut Yeremia, maka Pemprov Banten harus memastikan perusahaan tersebut memberikan hak kepada karyawan terdampak. "Perlu diyakinkan hak-hak karyawan bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang, produsen sepatu olahraga di Serang, Banten berencana untuk menonaktifkan status 1.600 pegawainya. Pihak perusahaan mengatakan kepada para karyawan tersebut untuk mengajukan pengunduran diri.
Kebijakan tersebut merupakan imbas dari
konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan harga energi meningkat, sementara permintaan sepatu olahraga kian merosot.
"Konflik Rusia Ukraina di awal tahun, kenaikan harga bahan bakar secara global, tingkat inflasi yang tinggi, penurunan pesanan dan pengaruh berbagai faktor internasional lainnya menyebabkan pasar sepatu olahraga internasional menurun drastis dan harga bahan baku terus meningkat," ujar Humas PT Nikomas Gemilang, Danang dalam keterangan resminya, Selasa (10/1/2023).
Baca Juga:
Kondisi Ekonomi Memburuk, Amazon Bakal PHK 18.000 Karyawan
Badai PHK Landa Startup, Legislator Minta Kemnaker Bertindak
(gar)