Langit7.id - Dakwah, Al-Quran, Berita Terkini dan Tafsir
Dapatkan Update berita LANGIT7.ID
melalui notifikasi browser Anda.
kalender Senin, 28 April 2025
home global news detail berita

12 Ribu Pekerja PT Sritex Di-PHK, DPR Desak Pemerintah Buat Posko Penyelesaian Hak Mantan Karyawan

tim langit 7 Rabu, 05 Maret 2025 - 00:00 WIB
12 Ribu Pekerja PT Sritex Di-PHK, DPR Desak Pemerintah Buat Posko Penyelesaian Hak Mantan Karyawan
Ilustrasi.Foto/ANTARA
LANGIT7-Jakarta,- - Penutupan PT Sri Rejeki Iman (Sritex) membuat 12 ribu pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin mendesak pemerintah membuat posko khusus untuk mempercepat pemenuhan hak-hak pekerja mantan karyawan PT Sritex.

“Kami prihatin dengan situasi yang dialami di PT Sritex. Sekarang kita harus mencari solusi terbaik. Salah satunya dengan membuat posko penyelesaian hak-hak pekerja di PT Sritex untuk memudahkan proses pemenuhan hak-hak sekaligus mengawal agar hak-haknya bisa dibayar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” kata Zainul Munasichin, Rabu (5/3/2025).

Di posko penyelesaian itu harus ada Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan pemenuhan hak-hak mantan karyawan PT Sritex.

Kementerian atau Lembaga yang harus ada di posko itu meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga kurator. “Jika diperlukan, buat posko itu on the spot. Lengkap satu tim ada di posko itu,” tandas Zainul.

Baca juga:PT Sritex Berhenti Operasi, Komisi IX Minta Jaminan Perlindungan Hak Pekerja

Ia juga meminta adanya limitasi atau batas waktu untuk pembayaran hak-hak mantan pekerja PT Sritex. Batas waktu ini menurutnya penting untuk memberikan batas akhir pembayaran dan menjadi tolak ukur pembayaran hak-hak ketenagakerjaan sudah dilakukan atau tidak. “Posko ini memang fokus untuk membantu agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Agar pemenuhan hak-hak pekerja mantan karyawan PT Sritex terpenuhi, Zainul merekomendasikan pemerintah ambil alih PT Sritex dan menjadikan PT Sritex sebagai industri sandang sesuai dengan amanat konstitusi.

Dalam UUD Pasal 33 ayat 2 yang menegaskan bahwa ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara’.

“Salah satu cabang produksi strategis adalah sandang. Kami minta tanggungjawab pemerintah atau negara untuk mengambil alih industri yang sangat strategis ini. Mau industri swasta atau mau dibuatkan BUMN atau mau pakai Danantara, tapi negara harus hadir dalam melindungi industri sandang,” tambahnya.

(ori)
  • Bagikan Artikel Ini :
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
jadwal-sholat
Jadwal Sholat
JAKARTA, Senin 28 April 2025
Imsak
04:26
Shubuh
04:36
Dhuhur
11:54
Ashar
15:14
Maghrib
17:50
Isya
19:01
Lihat Selengkapnya
QS. Al-Jumu'ah:8 Langit 7 Cahaya Menuju Kebaikan
قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ࣖ
Katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”
QS. Al-Jumu'ah:8 Langit 7 Cahaya Menuju Kebaikan