Wapres Minta Parpol Tak Gunakan Politik Identitas seperti Pemilu 2019

LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta partai politik (parpol) tidak menggunakan isu politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, politik identitas dapat menyebabkan polarisasi sosial yang tajam di kalangan masyarakat.

Ma'ruf Amin mengatakan, pemilu merupakan kontestasi politik untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Oleh karena itu, Wapres meminta parpol untuk saling adu gagasan ketimbang mengaduk-aduk perasaan rakyat dengan isu politik identitas.

"Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara," kata Ma'ruf saat memberikan Keynote Speech pada acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/03/2023).

Baca Juga: Pakar Hukum: Putusan Penundaan Pemilu Berpotensi Langgar Konstitusi

Strategi pemenangan pemilu, lanjutnya, wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang. Parpol berhak adu strategi untuk menang, tapi haram mememcah belah rakyat.

Wapres pun mencontohkan, pada Pemilu 2019 telah terjadi polarisasi sosial yang tajam di masyarakat. Menurutnya, sebagian pendukung parpol saling menjatuhkan dengan isu politik identitas daripada beradu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal dan global.

"Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan dan menjadi ujian yang mengancam bangsa kita. Pemilu seolah menjadi kontraproduktif karena berpotensi memecah-belah bangsa," ujar Ma'ruf.

Baca Juga: Respons Putusan PN Jakpus, Jokowi: Pemerintah Dukung KPU Ajukan Banding

Wapres meminta hal tersebut tidak terulang lagi pada Pemilu 2024 mendatang. Terlebih, politik identitas sangat bertentangan dengan cita-cita negara dan demokrasi.

"Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai, dan berkualitas. Pancasila kita genggam sebagai kunci dalam menghadapi Pemilu 2024," tutur Ma'ruf.

"Kampanye pemilu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," tambahnya.

Baca Juga:

Kemendagri Dorong Ormas Perempuan Sukseskan Pemilu 2024

Prabowo-Surya Paloh Sepakat Saling Hormati Keputusan Politik