MUI Minta Masyarakat Utamakan Moralitas dalam Menggapai Tujuan Politik

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis meminta masyarakat mengutamakan moralitas dalam menggapai tujuan politik

Dia menyampaikan hal tersebut dalam acara Silaturahmi dan Halaqah Dakwah dengan tema Urgensi Peran dai dan Dewan Kemakmuran Masjid dalam menjaga ukhuwa di tahun politik. Acara yang menghadirkan 100 dai ini bertempat di Aula Serbaguna Walikota Jakarta pusat, Senin (19/6/2023).

Menurut Kyai Cholil, kunci terjaganya perdamaian pada tahun politik adalah para politisi berpolitik dengan mengedepankan akhlaqul karimah. Hal itu juga harus diikuti oleh para pendukung para kontestan politik.

"Dengan akhlaqul karimah maka siapapun yang berkecimpung di politik akan punya rambu-rambu universal sebagai penggendali hasrat politiknya, sehingga berpolitik tidak asal mencapai tujuannya, tetapi melalui proses yang luhur," jelas Kyai Cholil.

Baca juga:Ketua MUI Cholil Nafis Desak Pemerintah Proses Hukum Al-Zaytun

Kyai Cholil menegaskan, terkait preferensi politik, orang dapat memilih berdasar selera masing-masing. Bisa karena kesamaan suku, agama, ras atau hal-hal lain. Itu karena adanya pertemuan emosi.

"Tetapi, yang terpenting adalah bagaimana satu sama lain tetap saling menghargai dan menghormati," katanya.

Maka itu, kata Kyai Cholil, hasrat politik tidak boleh sampai melupakan seseorang pada ranah-ranah publik yang menjadi simbol pemersatu. Artinya, ada tempat tertentu yang tidak boleh digunakan untuk kampanye atau untuk mendukung salah satu calon atau pasangan calon, contohnya masjid dan tempat ibadah lainnya.

"Kalau masjid digunakan untuk politik praktis, misal kampanye capres X saja, maka dijamin jamaahnya bubar," tegas Kyai Cholil.

Menurut Kyai Cholil, kalaupun masjid akan digunakan untuk politik, maka yang dimaksud adalah politik kebangsaan dan keadaban, yaitu politik untuk mempersatukan umat. Menjelaskan tata nilai politik yang luhur dan cita-cita pendiri bangsa Indonesia.

"Jika masjid digunakan untuk politik praktis, misalnya hanya untuk kampanye calon presiden X, maka dapat dipastikan jamaahnya akan terpecah-belah," ungkap Kyai Cholil.

Baca juga:Cara Hapus Dosa Pacaran, Tak Cukup Hanya dengan Nikah

Sementara, ketua komisi Dakwah MUI Pusat, KH. Ahmad Zubaidi, menekankan pentingnya bagi para dai dan pengurus masjid lebih mengutamakan persatuan dan ukhuwah umat. Para dai dan pengurus masjid tidak bokeh terjebak dalam hasrat politik yang tinggi sehingga terlibat dalam politik praktis.

Menurut Kyai Zubaidi, masjid dan dai adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kesadaran untuk memainkan peran masing-masing dalam menjaga persatuan umat sangatlah penting, agar meskipun situasi politik memanas, ukhuwah umat tetap terjaga. Kyai Zubaidi menegaskan,

“Oleh karena itu, tempat ibadah sebaiknya bebas dari politik praktis. Hal ini dikarenakan preferensi politik umat yang beragam, sehingga tempat ibadah harus menjadi tempat yang luas dan nyaman bagi umat, tanpa adanya pengaruh politik yang mengganggu,” ujarnya

Kyai Zubaidi juga menyatakan, perbedaan preferensi politik adalah hal yang wajar, dan oleh karena itu para dai harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa perbedaan tersebut tidak berdampak pada keyakinan agama mereka. Maka itu, para dai harus terus menghidupkan semangat ukhuwah, kehangatan, dan kedamaian.

“Untuk menjaga DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dan para dai tetap dalam jalur dakwah yang benar, mereka harus memahami konsep dakwah Islam Wasathiyah, yaitu dakwah yang mengedepankan keseimbangan, solusi, dan dilakukan dengan cara yang santun,” tegas Kyai Zubaidi.