Ekonomi Digital, Perubahan Iklim dan Pandemi Covid-19 Sebabkan Kesenjangan Sosial

LANGIT7.ID, Jakarta - Saat ini, perekonomian dunia diketahui tengah mengalami tiga disrupsi besar, yang termasuk dialami Indonesia. Tiga disrupsi itu ekonomi digital, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19.

Disrupsi adalah sebuah era di mana terjadinya inovasi dan perubahan secara besar-besaran dan secara fundemental mengubah semua sisitem, tatanan dan landscape yang ada ke cara-cara baru.

Ekonom dan Co-Founder Narasi Institute, Fadhil Hasan menjelaskan, disrupsi akibat perkembangan ekonomi digital, termasuk kecerdasan buatan, robotic, dan internet of things, akan merubah platform ekonomi di masa datang. Sementara perubahan iklim dan pemanasan global, akan merubah tatanan kehidupan di masa datang.

“Seperti kita tahu, eksploitasi terhadap sumber daya alam (SDA) yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab, menimbulkan dampak negatif. Selain itu, disrupsi akibat pandemi saat ini juga diperkirakan akan merubah tatanan sosial dan ekonomi yang ada,” jelasnya di Webinar Waspadai Ketimpangan Ekonomi Akibat Pandemi, Jumat (3/9).

Baca juga: KPK Apresiasi Gerak Cepat PLN Antisipasi Korupsi

Saat ini, lanjut Fadhil, hampir seluruh negara di dunia sedang menata kembali perekonomiannya. Adapun masing-masing negara di dunia tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yakni negara dengan basis perekonomian solid, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok kedua, terdiri dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurutnya, kelompok negara dengan basis perekonomian solid seperti negara maju, memiliki SDM yang lebih kompeten, sehingga lebih cepat keluar dari situasi krisis. Sedangkan, kelompok negara berkembang masih memiliki keterbatasan SDM yang menyebabkan proses pemulihan ekonominya relatif lebih lambat.

“Saya kira Indonesia belum memiliki perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelayanan kesehatan juga masih rendah sehingga mempengaruhi proses pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Bahkan sebelum pandemi, kelompok negara maju telah mengambil langkah fundamental dalam merespon perkembangan ekonomi digital dan perubahan iklim. Seperti Amerika Serikat (AS), yang sedang melakukan pembangunan besar terkait infrastruktur dan ekosistem ekonomi digital, termasuk gencar melakukan pengembangan Research and Development.

“AS juga dalam merespon disrupsi akibat perubahan iklim telah melakukan pembangunan industri hijau dan zero karbon. Saya kira kita akan saksikan perubahannya di masa datang. Sementara di negara berkembang, yang mengandalkan eksploitasi SDA tanpa teknologi, masih bergelut dalam menghadapi krisis pandemi, dan terlihat relatif tidak memiliki kesiapan dalam disrupsi yang berlangsung,” jelasnya.

Akibat disrupsi tersebut, pemulihan perkonomian akan mengalami kesenjangan baik di ranah global maupun nasional. Terlebih di Indonesia sendiri, kesenjangan yang terjadi juga berakar pada struktur sosial ekonomi yang timpang.

Apalagi, dengan adanya pandemi, ekonomi digital, dan perubahan iklim, itu semakin memperkuat adanya ketimpangan dalam perekonomian. Hal itu terlihat dari segi sektoran antara kelompok modern dan tradisional, termasuk pendapatan masyarakat.

“Intinya sebagian besar masyarakat daerah tidak memiliki akses yang sama dengan mereka yang ada di sektor modern perkotaan dan mereka yang tergolong kelompok memiliki pendapatan tinggi. Tentu ini mengkhawatirkan kita semua jika terjadi secara berkelanjutan tanpa ada upaya memperbaikinya,” jelasnya.

Baca juga: Kemenkeu Ingin Sektor Perbankan Salurkan Kredit ke Dunia Usaha

Untuk itu, lanjut Fadhil, Indonesia membutuhkan reformasi struktural yang mampu menciptakan struktur ekonomi yang adil dan berimbang juga berkelanjutan. Dalam hal ini, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, sehingga perlu diprioritaskan kepada bidang yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat dan bersifat inklusif.

“Seperti pembangunan ekosistem IT, pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas itu perlu diutamakan. Bukan seperti sekarang ini, yang malah sibuk memindahkan ibu kota. Jadi harus ada prioritas dan langkah konsisten dalam upaya reformasi struktural dengan alokasi anggaran di bidang yang mampu menciptakan struktur perekonomian yang adil dan berkelanjutan,” imbuhnya.