Kolom Ekonomi Syariah: Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi

LANGIT7.ID-Pada ulang tahun kemerdekaan ke 80 tahun ini ada baiknya kita mengulas kemajuan ekonomi kita. Pendapatan dari seluruh pelaku ekonomi kita atau Gross PDB adalah 23 ribu trilliun, dengan pendapatan rata rata atau per kapita sebesar 80 juta rupiah pada HUT ke 80. Dengan asumsi sekeluarga 4 orang maka pendapatan rata rata per keluarga Indonesia adalah 320 juta rupiah setahun atau 26 juta rupiah per bulan per keluarga.

Dibanding dengan 4 negara seangkatannya pada tahun 1970an Korea telah mencapai 35,000 USD perkapita, Malaysia 13.500 USD perkapita, Thailand 7000 USD perkapita, dan Indonesia 5000 USD perkapita atau 80 juta perkapita. Walaupun tertinggal dari kelompok seangkatannya karena penduduk yang besar maka kekuatan ekonomi Indonesia pada urutan 16 dunia masuk dalam G20 sejajar dengan Korea Selatan.

Dengan pendapatan perkapita 80 juta setahun atau 320 juta rupiah sekeluarga atau 26 juta rupiah rata rata per keluarga, bagaimanapun merupakan capaian yang hebat. Kemajuan ekonomi negara ini luar biasa. Secara keagamaan pendapatan rata rata 26 juta rupiah sudah kategori negara kaya di mana penduduknya wajib membayar zakat. Nisab pembayar zakat adalah 85 gram setahun atau 161 juta rupiah. Pendapatan per keluarga Indonesia sudah 2 kali nisab pembayar pajak. Sekali lagi secara keagamaan kita sudah bisa disebut negara kaya.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Pensiun Untuk Seluruh Rakyat

Memang dalam ukuran negara modern sekarang negara kita masih tergolong negara menengah. Sebutlah negara maju yang besar dewasa ini Amerika Serikat dengan 67.000 USD per kapita, China, 13.000 USD per kapita, India 2500 USD per kapita. Ambil Jerman, Jepang, Perancis di sekitar 40.000 per kapita. Dalam ukuran keagamaan dalam hal ini digunakan nisab kewajiban zakat, banyak negara sudah berlebih. Dengan capaian dan hasrat kepada kekayaan yang tiada batas maka capaian berbagai negara sudah salah arah, yaitu untuk tujuan konsumsi yang sudah aneh aneh dan disertai merusak alam melampaui daya dukungnya. Dengan ekonomi syariah perlu dirumuskan kecukupan konsumsi yang wajar bagi ummat manusia dan yang sesuai dengan daaya dukung ekosistemnya.

Masalah Distribusi
Bagaimanapun angka angka capaian ekonomi kita di atas dan perbandingannya dengan berbagai negara adalah angka rata rata atau per kapita. Bagaimana kekayaan ekonomi tersebut didistribusikan adalah masalah yang penting untuk diperhatikan.

Pendapatan perkapita 1% kelompok terkaya atau yang meliptui tiga penduduk teratas adalah 1,65 milyar atau 6,6 milyar per keluarga. Sementara jika diperluas menjadi 10 persen terkaya diperkarakan 12 milyar per keluarga pertahun, atau 1 milyar per bulan. Sementara kelompok 10% kelompok terbawah masih pada level 1000 USD per kapita atau 4000 USD per keluarga, atau 64 juta rupiah per keluarga atau 5,2 juta rupiah per keluarga per bulan.

Ketimpangan kita memang sangat tinggi yaitu perbandingan 5,2 juta dibanding 1 milyar rupiah untuk 10 persen terbawah dan ter atas, 200 kali lipat.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Memperkaya Diri dan Atau Suatu Korporasi

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Judol dan Kedaulatan Negara

Namun demikian, yang terbawah, dengan 5.2 juta per keluarga yang diasumsikan merupakan pendapatan gabungan suami, istri, dan anak pada level upah sektor informal yang ada, angka itu bagaimanapun sudah cukup lumayan. Data menunjukkan bahwa di kampung kampung perkotaan dan desa desa kita tersedia makanan dengan sederhana yang sehat nasi sayur tahu dan tempe seharga 5 ribu rupiah. Kebutuhan paling dasar kita tidak mengkhawatirkan.

Kesenjangan memang harus diatasi dan menjadi perhatian pemerintah dan para cendekia, namun walaupun senjang asalkan rakyat terbawah masih bisa makan yang cukup, tidaklah mengapa, masih bisa diterima. Kebutuhan dasar rakyat terbawah adalah wajib, dan mengatasi kesenjangan adalah sunah atau kebaikan. Keberadaan orang orang kaya juga diperlukan, mereka kita tugasi membangun industri industri besar menampung jutaan rakyat dalam berbagai posisi. Mereka juga kita tugasi bersama pemerintah membangun fasilitas fasilitas umum yang kelompok si miskin pun bisa menikmati.(Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah)