Kemenkeu Sebut Realisasi PEN Capai Rp326,74 Triliun, Ini Rinciannya!

LANGIT7.ID, Jakarta - Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 20 Agustus 2021 disebutkan Kementerian Keuangan telah mencapai Rp326,74 triliun atau 43 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Hal tersebut menjadi indikator perkembangan siginifikan yang ada di klaster kesehatan dan perlindungan sosial.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi bidang kesehatan tercatat sebesar Rp77,18 triliun atau 35,9 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Dengan rincian anggaran tersebut digunakan untuk penggunaan rumah sakit darurat, obat masyarakat, biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin, dan iuran jaminan kesehatan nasional.

“Untuk bidang kesehatan tahun ini tadinya dianggarkan sekitar Rp70 triliun, naik menjadi lebih dari Rp214 triliun, karena ada varian delta dan lonjakan yang luar biasa tinggi tadi," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/9).

Baca juga: Tips Buka Toko Online Bisa Langsung Laris

Sementara itu, perlindungan sosial mencatatkan realisasi sebesar Rp99,33 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp186,64 triliun. Dukungan UMKM dan korporasi terealisasi sebesar 29 persen, program prioritas 42,6 persen, dan insentif usaha sebesar 82,7 persen.

“Perlindungan sosial kita tingkatkan, dukungan UMKM masih kita teruskan dan bahkan ditingkatkan dari sisi kredit usaha rakyat. Program program prioritas nasional dan insentif usaha dalam bentuk insentif perpajakan," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, skema kebijakan perlindungan sosial untuk membantu masyarakat khususnya pada kondisi miskin dan rentan terus diperluas. Beberapa diantaranya melalui kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga pada bulan Juli dan Agustus dibayarkan dua kali, diskon listrik untuk 32,6 juta rumah tangga dan subsidi kuota internet untuk 36,1 juta penerima diperpanjang hingga Desember 2021.

“Perlindungan sosial kita ekspansi mencapai Rp186 triliun, untuk membantu masyarakat dan melindungi mereka dari kerentanan. Kalau tidak, jumlah kemiskinan akan melonjak jauh lebih tinggi," katanya.

Baca juga: Kemenkop UKM Apresiasi Pecinta Alam Dorong Kebangkitan Ekonomi di Pelosok

Pihaknya mengaku terbuka terhadap segala masukan dari masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai akademisi. Untuk itu, lanjut dia, masukan kepada pemerintah sebagai upaya menentukan arah kebijakan yang tepat juga sangat diperlukan.

“Kita siap memperbaiki ketika ada masukan dari masyarakat jika ada kekeliruan data dan target penerima bantuan sosial. Banyak cara memperbaiki ini, seperti melakukan survei, kementerian sosial meminta universitas di daerah untuk ikut memverifikasi, BPS turun ke lapangan, dan lainnya,” imbuhnya.