Sebelum Dikecewakan BSI, Muhammadiyah Pernah Terima Hibah Properti dari BCA

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Isu penarikan dana milik Muhammadiyah sebesar Rp13 triliun di Bank Syariah Indonesia (BSI) baru saja mereda, kini beredar berita organisasi Islam terbesar di Indonesia itu pernah menerima bantuan tanah dan bangunan dari Bank Central Asia (BCA).

Aset hibah tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan di lokasi strategis di Bekasi, Jawa Barat.

Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan bersama antara Muhammadiyah yang diwakili Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekum Abdul Mu'ti serta Direktur Utama BCA Antonius Widodo Mulyono di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta pada 21 Desember 2023 silam.

Baca juga:PWM Jawa Barat-PMW Jawa Tengah Kompak Percepat Tarik Dana di BSI

Hal itu diunggah di Youtube TVMU, di mana Abdul Mu'ti dalam sambutannya berharap sinergi dan kerjasama antara PP Muhammadiyah dengan BCA dapat diperluas.

"Terima kasih lagi atas nama PP Muhamadiyah, mudah-mudahan sekali lagi kerjasama ke depan dapat diperluas. Saya tahu BCA adalah salah satu yang fokus ke persoalan lingkungan hidup," kata Abdul Mu'ti.

Sementara Antonius Widodo mengatakan, penyerahan hibah properti ini merupakan bagian dari kerja sama antara PP Muhammadiyah dan BCA yang telah berjalan.

"Ini bagian dari kerja sama yang selama ini sudah berjalan karena memang Persyarikatan Muhammadiyah melalui sekolah, apa itu SD, SMP, SMA, universitas, termasuk rumah sakit sudah banyak yang kemudian memiliki hubungan dengan BCA," kata Antonius dikutip dari laman PWMU, Selasa (25/6/2024).

Sebagai informasi, penarikan dana Muhammadiyah pada BSI erat dengan isu perbedaan prinsip aliran dana hingga jabatan komisaris BSI.

BSI sempat meminta Muhammadiyah mengirimkan dua nama untuk dijadikan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). PP Muhammadiyah pun menyodorkan nama Jaih Mubarok sebagai calon DPS dan Abdul Mu'ti sebagai calon komisaris.

Namun, pada RUPS BSI yang digelar 17 Mei 2024 lalu, hanya nama Jaih Mubarak yang diterima sebagai DPS. Sementara Abdul Mu'ti tidak diterima RUPS sebagai komisaris. RUPS justru mengangkat Felicitas Tallulembang sebagai komisaris baru BSI.