LANGIT7.ID-, Jakarta- - Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan pada Jumat kemarin bahwa mereka akan menghentikan penahanan administratif terhadap pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, sebuah bentuk penahanan yang selama ini banyak digunakan terhadap warga Palestina.
Otoritas Palestina dengan cepat mengecam keputusan tersebut. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini "mendorong pemukim ekstremis untuk melakukan terorisme terhadap warga Palestina, tanah, dan properti mereka, sambil memberikan rasa kekebalan hukum dan perlindungan tambahan."
Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan "tidak tepat" bagi Israel untuk menerapkan penahanan administratif terhadap pemukim yang "menghadapi ancaman teror Palestina yang serius dan sanksi internasional yang tidak berdasar."
Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada pemukim ekstremis selama setahun terakhir. Kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell bahkan mengusulkan untuk memperluas sanksi kepada para pendukung mereka di dalam pemerintahan Israel.
Katz menegaskan bahwa penuntutan atau "tindakan pencegahan lainnya" akan digunakan sebagai gantinya untuk menangani tindak kriminal di Tepi Barat. Namun, organisasi pemantau pemukiman Peace Now mengatakan penahanan adalah salah satu dari sedikit alat efektif yang dimiliki otoritas Israel untuk mencegah serangan pemukim terhadap warga Palestina, yang melonjak di Tepi Barat sejak perang Gaza meletus pada Oktober tahun lalu.
Penahanan administratif berasal dari masa pemerintahan kolonial Inggris dan memungkinkan otoritas untuk menahan orang tanpa dakwaan atau pengadilan selama periode enam bulan yang dapat diperpanjang tanpa batas.
Cara ini sering digunakan terhadap warga Palestina yang dianggap Israel sebagai ancaman keamanan. Kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem mengatakan otoritas menggunakan penahanan "secara luas dan rutin" untuk menahan ribuan warga Palestina dalam waktu lama.
Kelompok advokasi Palestinian Prisoners Club menyampaikan pada Agustus lalu bahwa 3.432 warga Palestina ditahan secara administratif. Surat kabar Israel Haaretz melaporkan Jumat ini bahwa delapan pemukim ditahan hingga November.
(lam)