Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Mobilitas Warga

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah harus konsisten melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas masyarakat di tengah peningkatan kasus baru Covid-19. Anggota DPR Mulyanto mengingatkan bahwa laju program vaksinasi masih lambat.

Data dari Our World In Data hari ini memperlihatkan coverage vaksinasi kita baru 28 persen penduduk. Sementara AS dan Malaysia masing-masing sudah mencapai 63 dan 67 persen.

Baca Juga: Mengenang Ustadz Alex alias Armand, Guru Ngaji Penggerak Syiar Islam

Bahkan, Singapura sudah lebih dari 80 persen. Belum lagi angka laju kasus fatal, yakni rasio antara jumlah kematian terhadap jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi, yakni sebesar 3,4 persen.

"Artinya dari 100 pasien yang positif Covid, sebanyak lebih dari tiga orang meninggal. Jika dibandingkan dengan di AS dan Malaysia yang masing-masing sebesar 1,3 persen dan 1,9 persen, Singapura angka laju kasus fatal hanya sebesar 0.1 persen," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).

"Dengan masih rendahnya tingkat cakupan vaksinasi dan tingginya angka laju kasus fatal tersebut, maka Indonesia masih tergolong rawan terhadap risiko kematian akibat Covid-19," ujarnya.

Karenanya, dia meminta pemerintah menindaklanjuti teguran Badan Kesehatan Dunia (WHO) tetap waspada dengan potensi lonjakan kasus baru Covid-19. Pemerintah jangan terbuai dengan hasil capaian yang bersifat sementara dan lengah akan peningkatan mobilitas masyarakat di bidang ritel dan rekreasi.

Baca Juga: Sandiaga Dukung Pengembangan Sektor Ekraf di Banyuwangi

"Sebab saat ini ditemukan beberapa varian baru virus Covid-19 yang kita belum tahu daya tularnya," ujarnya.

Dia meminta pdmerintah terus mengupayakan penurunan kasus baru dan kasus kematian akibat Covid-19 dengan berbagai program terukur. Selain terus mendorong pembangunan pabrik vaksin Merah Putih karya anak bangsa.

"Semua penanggulangan Covid-19 masih berproses. Masih banyak faktor yang memungkinkan melonjaknya kasus baru Covid-19 sebagaimana yang terjadi di AS, Singapura dan Malaysia," katanya.

Sebelumnya WHO memberi teguran keras kepada Provinsi Jabar, Jateng dan Jatim yang dinilai lemah dalam pelaksanaan program prokes. Dikhawatirkan kelemahan dan kelonggaran ini dapat memicu kembali kenaikan kasus positif Covid-19.

Baca Juga:

Tunggu Jaminan Keamanan, Layanan Kesehatan di 3 Wilayah Papua Dihentikan

Toxic Parenting, Orang Tua Ternyata Bisa Durhaka Pada Anak