LANGIT7.ID-,Jakarta; Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pernyataan penting pada Jumat lalu. Otoritas Palestina (selanjutnya disebut PA) menyatakan siap mengambil "tanggung jawab penuh" untuk mengelola Gaza setelah perang berakhir. PA adalah pemerintahan sementara Palestina yang dibentuk sebagai hasil dari Perjanjian Oslo. Ini adalah komentar pertama Abbas setelah kesepakatan gencatan senjata diumumkan.
Dalam pernyataan resmi kepresidenan, pemerintah Palestina di bawah komando Abbas telah menuntaskan seluruh persiapan untuk mengelola Gaza secara menyeluruh. Pengelolaan ini mencakup pemulangan warga yang mengungsi, pemulihan layanan dasar, pengaturan jalur penyeberangan, dan pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang.
Saat ini, Hamas masih memegang kendali penuh atas Gaza sejak 2007. Sementara Otoritas Palestina yang dipimpin kelompok Fatah hanya mengelola wilayah Tepi Barat.
Meski memenangkan pemilu legislatif Palestina terakhir pada 2006, Hamas menyatakan tidak berminat mengelola Gaza setelah konflik berakhir.
Sumber internal Hamas mengungkapkan kepada media bahwa mereka bersedia menyerahkan urusan sipil Gaza kepada lembaga Palestina.
Israel sendiri belum mengambil sikap tegas soal siapa yang akan mengelola Gaza pasca perang. Mereka hanya tegas menolak peran Hamas maupun Otoritas Palestina.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya berkali-kali menentang ide Hamas atau Otoritas Palestina yang mengelola Wilayah Palestina. Mereka menilai hal itu seperti memberi "hadiah" atas serangan 7 Oktober 2023.
Berbeda dengan Israel, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pekan lalu mendukung Otoritas Palestina untuk mengelola wilayah pesisir tersebut.
Para pemimpin dari berbagai kelompok Palestina sudah lama menegaskan bahwa nasib Gaza adalah hak mereka untuk diputuskan, tanpa campur tangan pihak luar.
Sementara itu, pemerintah Israel telah menggelar rapat untuk membahas kesepakatan Gaza, setelah kabinet keamanan menyetujuinya Jumat pagi.
Perdana Menteri Qatar menjelaskan, jika kesepakatan ini berjalan, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir akan mengawasi gencatan senjata melalui lembaga yang berbasis di Kairo. (
alarabiya)
(lam)