Bukti Dugaan Korupsi PIK 2: Abraham Samad Serahkan Data Sistematis ke KPK

LANGIT7.ID-Jakarta; Terkait bukti dugaan korupsi PIK 2, koalisi masyarakat anti korupsi yang dipimpin Abraham Samad telah mengumpulkan data-data kuat untuk diserahkan ke KPK. Data sistematis ini disiapkan untuk mempercepat proses penyelidikan kasus korupsi proyek PIK 2 yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Mantan Ketua KPK ini meyakini data investigasi PIK 2 yang mereka miliki dapat membuktikan adanya praktik kongkalikong dan suap menyuap dalam penetapannya sebagai PSN. Menurutnya, praktik tersebut telah mengakibatkan kerugian negara yang masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 2.

Keyakinan tersebut disampaikan Abraham saat melaporkan kasus korupsi PIK 2 ke KPK bersama sejumlah tokoh seperti Mantan Komisioner KPK Mochamad Jasin, Budayawan Eros Djarot, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Julius Ibrani.

Laporan yang diterima langsung oleh Ketua KPK Setyo Budianto dan dua komisioner lainnya, Fitroh Rohcahyanto serta Ibnu Basuki Widodo ini mendorong agar KPK memeriksa Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait kasus tersebut.

"Kami ini masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Koalisi besar ini ada teman dari LBH Muhammadiyah dan saya susah menyebutkan satu persatu," kata Abraham, Jumat (31/1/2025).

Abraham menjelaskan, dalam penyelidikan PIK 2, pihaknya telah berdiskusi dengan pimpinan KPK yang dihadiri langsung oleh Komisioner Fitroh Rohcahyanto dan Ibnu Basuki Widodo. Kemudian menyusul Ketua KPK Setyo Budianto yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Mantan Ketua KPK itu berharap lembaga antirasuah tersebut bisa lebih fokus meneliti dan melakukan investigasi proyek PIK 2 yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional.

"Data-data bukti dugaan korupsi PIK 2 yang kita punya cukup banyak, kita sudah collect dalam satu sistem sehingga begitu dibutuhkan kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu penyelidikan lebih cepat," tegasnya.