Ini Potensi Indonesia dalam Peningkatan Ekonomi dan Keuangan Syariah

LANGIT7.ID, Jakarta - Potensi industri halal dan industri keuangan syariah tanah air yang cukup besar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional selama pandemi Covid-19.

Menurut laporan Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2020, Indonesia termasuk ke dalam lima besar dari 135 negara dilihat dari nilai asetnya yang mencapai USD3 miliar. Besaran nilai tersebut hanya berada di bawah Arab Saudi dengan USD17 miliar, Iran USD14 miliar, Malaysia USD10 miliar, dan Uni Emirat Arab USD3 miliar.

“Dengan potensi yang ada, saya yakin posisi Indonesia masih sangat mungkin untuk meningkat lagi, bahkan menjadi pemain utama industri keuangan syariah dunia,” ujar Wakil Presiden , Ma’ruf Amin, dalam keterangan tertulis di laman resmi Wapres, Kamis (23/9).

Baca juga: Wapres Minta Kemitraan Pelaku Usaha Tidak Sekadar CSR

Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan rantai nilai halal untuk produk fesyen muslim dan kosmetik halal terus mengalami peningkatan. Bahkan, pertumbuhan sektor pertanian dan makanan halal, sebagai pendukung utama rantai nilai halal berada di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.

Selain itu, nilai ekspor bahan makanan halal Indonesia juga mengalami peningkatan, dari USD30 miliar pada 2019 menjadi USD34 miliar pada 2020.

Untuk itu, pemerintah terus mengembangkan inisiatif strategis bersama Bank Indonesia serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam penguatan rantai nilai hal. Inisiatif itu berupa penguatan sistem jaminan halal melalui sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Selain itu, juga termasuk penetapan kawasan industri halal di Sidoarjo, Jawa Timur; Cikande, Banten; dan Bintan, Kepulauan Riau. Ma'ruf mengaku pihaknya akan terus melakukan peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah.

“Peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah dilakukan melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal sektor pertanian terintegrasi, halal food, serta fesyen muslim,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mengaku akan melakukan implementasi smart farming berbasis kelompok pesantren, pelaksanaan program Industri Kreatif Syariah (IKRA), pelaksanaan Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion), serta pemberdayaan unit usaha pesantren bersama stakeholders industri keuangan syariah.

Lebih lanjut, penyediaan pembiayaan syariah juga terus diperkuat untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri halal dan UMK syariah. Ditambah dengan penguatan arah kebijakan dan regulasi, antara lain, melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Salah satunya adalah melalui security crowdfunding (SCF) sebagai alternatif pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,” jelasnya.

Baca juga: Wapres Dorong Fesyen Muslim Jadi Kurikulum Pendidikan

Sementara untuk penguatan infrastruktur pendukung industri keuangan syariah, akan dilakukan penyusunan Core Principles for Effective Islamic Deposit Insurance Systems (CPIDIS) oleh Working Group International Association of Deposit Insurers dan Islamic Financial Services Board (IADI-IFSB).

Sedangkan peningkatan peran keuangan sosial syariah dilakukan dengan transformasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Untuk itu, pemerintah masih terus melakukan upaya penguatan regulasi dan tata kelola, digitalisasi, riset dan inovasi, penguatan sumber daya manusia, peningkatan kesadaran dan literasi ekonomi dan keuangan syariah.

“Program yang telah dikeluarkan, antara lain, Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Gerakan Cinta Zakat, inovasi produk dengan penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk, digitalisasi dan sharing platform, serta optimalisasi penyaluran dana sosial syariah untuk membantu penanganan pandemi Covid-19,” tambahnya.

Ma'ruf menjelaskan, guna mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha syariah sebagai strategi penting untuk meningkatkan ekonomi umat, akan dilakukan dengan membangun pusat inkubasi pengusaha dan pusat pengembangan bisnis syariah di berbagai daerah. Strategi ini dijalankan dengan menggandeng para pemangku kepentingan.

“Upaya ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara KNEKS, MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia,” ujarnya.

Dengan potensi yang ada, lanjut Ma'ruf, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah. Juga ekonomi rakyat yang akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.