LANGIT7.ID-Jakarta; Tantangan besar menghadang komitmen anti-korupsi Presiden Prabowo Subianto setelah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2/2025). Dengan total aset mencapai USD900 miliar atau sekitar Rp14.680 triliun, Danantara menjadi magnet potensial bagi praktik korupsi jika tidak dikelola dengan prinsip yang tepat.
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII), Putu Rusta Adijaya memperingatkan bahwa pengelolaan dana masif ini berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi bila tidak ditangani oleh sosok yang berintegritas dan profesional. Peringatan ini menjadi krusial mengingat visi Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo yang justru menekankan penguatan reformasi politik dan pemberantasan korupsi.
Baca juga: BPI Danantara Resmi Diluncurkan, Fokus Kelola Kekayaan NasionalIronisnya, kekhawatiran ini muncul di tengah pengakuan Presiden Prabowo sendiri bahwa tingkat korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Presiden sebelumnya menyatakan tekadnya untuk memberantas korupsi, namun kini dihadapkan pada ujian nyata melalui pengelolaan Danantara yang nilainya setara dengan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia.
Sentimen masyarakat yang tercermin dalam tagar viral #kaburajadulu dan #IndonesiaGelap semakin menguatkan urgensi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan Danantara. Ekspektasi publik yang cenderung pesimis ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk membuktikan keseriusan mereka dalam menjaga dana triliunan rupiah dari praktik korupsi.
"Presiden harus menunjuk orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, profesional untuk memimpin Danantara. Berdasarkan berbagai laporan, potensi hasil positif oleh Danantara memberikan multiplier effect yang akan mengantarkan kita menuju Indonesia Maju 2045," jelas Putu.
Baca juga: Momen Langka: Presiden Prabowo Bersama Dua Mantan Presiden di Peluncuran DanantaraMenanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, Presiden Prabowo mengakui adanya keraguan dari masyarakat terhadap badan baru yang dibentuknya ini. Namun, ia memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar mengingat inisiatif bentuk Danantara Indonesia belum pernah ada sebelumnya.
Putu menambahkan, pemerintah perlu memperbaiki ekspektasi ekonomi masyarakat Indonesia melalui kebijakan efisiensi yang diimplementasikan. Menurutnya, ekspektasi ekonomi yang positif dapat mendorong peningkatan spending yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi.
"Pemangku kepentingan juga perlu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan efektif dan jelas, serta jujur guna menjaga kepercayaan dan semangat optimisme ekspektasi ekonomi. Komunikasi kebijakan yang efektif juga mendorong ekonomi yang lebih stabil," tutup Putu.
Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus berbangga dengan kehadiran Danantara. "Dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund (SWF) negara terbesar di dunia," ujarnya.
(lam)