Roy Suryo Diperiksa soal Ijazah Jokowi, Ogah Jawab Semua Pertanyaan

LANGIT7.ID–Jakarta; Pemeriksaan Roy Suryo di Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memunculkan banyak catatan kritis dari pihak yang diperiksa. Roy tidak hanya menolak menjawab sebagian pertanyaan, tetapi juga mengingatkan pentingnya prosedur hukum yang benar sejak awal proses klarifikasi.

Roy menegaskan bahwa hak untuk tidak memberikan keterangan adalah bagian dari konstitusi, terutama jika proses pemanggilan dinilai tidak sesuai. Ia menyebutkan bahwa ketika pertanyaan yang diajukan tak relevan dengan isi surat undangan, dirinya merasa tidak wajib menjawab.

"Jadi, ketika ada pertanyaan lain, ya, saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai nggak," ujar Roy Suryo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (15/5/2025).

Bahkan, menurut Roy, substansi dari surat undangan yang ia terima pun bermasalah karena tidak mencantumkan siapa pihak yang dilaporkan. Ini menjadi alasan kuat mengapa dirinya menahan diri untuk menjawab secara menyeluruh.

"Padahal kan sudah disebut, di mana-mana sudah ember, tuh, ya, lawyer-nya mengatakan terlapornya adalah ini, ini, ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi, kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib gitu, melakukan klarifikasi. Pelapornya ada. Pasal-pasalnya banyak banget, gitu. Tapi terlapornya nggak ada," ujar dia.

Dalam pemeriksaan tersebut, Roy mengaku mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Sebagian besar berkaitan dengan identitas dirinya, sebelum masuk ke hal-hal teknis yang ia anggap melenceng dari substansi awal.

"Nah, jadi, klarifikasi saya tadi, alhamdulillah berjalan cukup lancar. Nah, saya sendiri tadi, ya, sudah sampai pertanyaan ke-24, ya, gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi," ujar dia.

Roy pun menyampaikan bahwa ketika nama terlapor tidak disebutkan secara jelas dalam surat, maka ia merasa tidak berkewajiban memberikan jawaban lebih jauh. Ia menyebut proses seperti ini bisa berdampak pada keabsahan keterangan yang diberikan.

Roy menyebut bahwa seseorang tidak wajib menjawab jika prosedur hukum tidak tertulis secara eksplisit dalam surat resmi. Ia menekankan bahwa keberadaan nama terlapor adalah hal yang sangat krusial dalam proses hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa jika seseorang termasuk dalam pihak yang dilaporkan, maka seharusnya diberi ruang untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

Tak hanya fokus pada prosedur, Roy juga menyinggung penggunaan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menurutnya sering disalahgunakan. Ia mengajak semua pihak untuk tidak sembarangan dalam menerapkan pasal pidana di era digital.

"Jangan sembarangan menggunakan pasal untuk memidanakan orang, ya. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik, agar Indonesia itu terlepas dari, dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce."

"Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya, untuk 32 dan 35, itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer, tapi bukti transfernya direkayasa, Rp 1 juta dijadikan Rp 10 juta. Jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya," ujar dia.

Saat ini, Polda Metro Jaya masih melanjutkan penyelidikan terhadap laporan soal dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Pemeriksaan Roy Suryo menjadi salah satu tahapan dalam klarifikasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.