Budi Arie Bantah Terima 50 Persen Komisi Judi Online dari Oknum Kominfo

LANGIT7.ID-Jakarta; Kasus perlindungan situs judi online (judol) yang kini menjadi sorotan nasional menyeret nama Budi Arie Setiadi. Dalam dakwaan yang dibacakan di persidangan, disebutkan adanya dugaan pemberian komisi hingga 50 persen kepada Budi Arie—yang saat itu menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan kini menjadi Menteri Koperasi. Praktik ini diduga dilakukan oleh oknum pegawai Kementerian Kominfo, yang sekarang bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Jadi itu omon-omon mereka saja bahwa Pak Menteri nanti dikasih jatah 50 persen. Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberi tahu. Apalagi aliran dana. Faktanya tidak ada," tegas Budi Arie di Jakarta, dikutip Selasa (21/5/2025).

Baca juga: 50% Komisi Situs Judi Online Diduga Mengalir ke Budi Arie, Ini Rincian Dakwaan Jaksa

Dalam pernyataannya, Budi Arie menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pencemaran nama baik. Ia mengatakan narasi itu sengaja dibangun untuk menjatuhkan kredibilitasnya sebagai pejabat publik.

"Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar," ujar Budi Arie.

Ia juga menekankan bahwa kasus ini merupakan bentuk kongkalikong para tersangka yang mencatut namanya demi kepentingan pribadi. Bukan atas sepengetahuannya atau restunya sebagai menteri kala itu.

"Justru ketika itu saya malah menggencarkan pemberantasan situs judol. Boleh dicek jejak digitalnya," lanjutnya.

Dalam pembelaannya, Budi menguraikan tiga poin yang menurutnya menjadi bukti bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam kasus perlindungan situs judol tersebut. Pertama, ia tak pernah diberitahu atau diajak bicara soal pembagian komisi.

"Intinya, pertama mereka tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50 persen. Mereka tidak akan berani bilang, karena akan langsung saya proses hukum," tegas Budi.

Kedua, ia menyatakan baru mengetahui keterlibatan bawahannya setelah penyelidikan polisi berjalan dan kasus ini mencuat ke publik. Ia menilai para pelaku menjual nama menteri untuk mempermudah aksi mereka.

"Jadi sekali lagi, itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya jualannya laku," ungkapnya.

Dan yang paling penting, ia memastikan tidak pernah ada uang atau aliran dana dari para pelaku yang masuk ke dirinya. Ini, menurutnya, adalah bukti kuat yang tak bisa dibantah.

"Ketiga, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya, itu sudah sangat membuktikan," pungkasnya.

Di akhir pernyataannya, Budi Arie meminta publik untuk tetap berpikir jernih dan menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum secara profesional dan objektif.