Kementerian Pariwisata Beri Ancaman Pada Praktik Pemerasan Terhadap Turis di Destinasi Wisata

LANGIT7.ID-Bali; Awas hati hati para pelaku pemerasan di destinasi wisata utama di Indonesia. Wakil Menteri Pariwisata Indonesia, Ni Luh Puspa, telah mengeluarkan pernyataan mendesak yang mengutuk praktik pemerasan terhadap turis di sejumlah destinasi utama di Tanah Air.

Sebagai destinasi pariwisata terbesar Indonesia, Bali kini menjadi fokus upaya untuk mempromosikan lebih banyak wilayah di seluruh negeri. Namun, seiring menyebarnya kunjungan wisatawan, para pemimpin ingin memastikan kenyamanan dan keamanan bagi semua pengunjung.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menggelar rapat daring dengan para pemangku kepentingan pariwisata dari berbagai daerah setelah muncul laporan terverifikasi tentang pemerasan terhadap turis di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wilayah tersebut mengalami peningkatan tajam kunjungan wisatawan seiring tren turis internasional yang mulai menjelajahi destinasi di luar Bali. Seperti Bali, Sumba memiliki warisan budaya unik dan pemandangan alam yang menakjubkan.

Namun, dibandingkan Bali, sektor pariwisata Sumba masih terbilang baru, dan laporan terbaru tentang pemerasan terhadap turis menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tanggapan para pemimpin pariwisata di Bali muncul setelah YouTuber Jajago Keliling Indonesia melaporkan dirinya menjadi korban pemerasan oleh warga setempat saat berkunjung ke kawasan Jalan Poros Tengah Ratenggaro, dekat Pantai Ratenggaro dan Desa Adat Ratenggaro.

Dalam video YouTube-nya, John dan pasangannya, Riana, menceritakan bagaimana anak-anak dan remaja menawarkan diri untuk memotret mereka dengan imbalan uang. Namun, saat mereka mulai berfoto, sekelompok besar anak muda bahkan orang dewasa tiba-tiba mengerumuni mereka, meminta uang, sumbangan, dan bantuan.

Sebagai warga Indonesia, John dan Riana mengecam perilaku tersebut dan meminta intervensi pihak berwenang untuk menerapkan strategi yang lebih baik guna mendukung masyarakat lokal sekaligus pengembangan pariwisata.

Wakil Menteri Puspa menyatakan kepada para pemangku kepentingan, "Kita semua memiliki komitmen dan perasaan yang sama bahwa praktik seperti ini tidak boleh terjadi. Ini adalah tugas bersama untuk menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan."

Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat dan Kementerian Pariwisata mendukung langkah tegas pemerintah daerah serta penegak hukum dalam memberikan pembinaan dan mengambil tindakan terhadap pelaku pemerasan terhadap turis.

Namun, Wakil Menteri juga menekankan pentingnya pendekatan preventif, edukatif, dan penuh empati terhadap masyarakat, terutama anak-anak di daerah yang sering dikunjungi wisatawan.



"Kementerian Pariwisata akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas pariwisata provinsi dan kabupaten agar masyarakat mendapat pendampingan dalam pengelolaan destinasi serta peningkatan kesadaran pariwisata," ujar Wakil Menteri Puspa.

Atas nama Kementerian Pariwisata, dia mengimbau para turis yang berkunjung ke seluruh destinasi di Indonesia, termasuk Bali, untuk tidak memberikan hadiah, sumbangan, atau makanan secara langsung kepada anak-anak. Sebaiknya, bantuan disalurkan melalui koordinasi dengan lembaga desa, tokoh masyarakat, LSM, atau pemerintah setempat agar distribusinya tepat sasaran dan bertanggung jawab.

Hal ini untuk mencegah anak-anak kecil memiliki ekspektasi terhadap turis dan orang asing, terutama di destinasi yang sedang mengembangkan sektor pariwisata—termasuk Bali.

"Ini harus menjadi titik balik bagi pariwisata Sumba dan NTT. Kita harus berkolaborasi membangun pariwisata berkualitas yang tertib dan inklusif," tambahnya.

"Kami mendukung penguatan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan digital, pemasaran, dan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat."

Secara terpisah, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, memastikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mencegah terulangnya pemerasan terhadap turis.

Dia menegaskan bahwa masyarakat menyadari tindakan segelintir orang tersebut "memalukan dan melanggar aturan."

Pihaknya akan memasang papan informasi di pintu masuk dan sekitar Desa Adat Ratenggaro yang memuat tarif resmi aktivitas pariwisata, seperti tiket masuk, tarif berkuda, tarif foto, dan kegiatan wisata lainnya berdasarkan peraturan desa.

Dia juga memastikan bahwa TNI, polisi, dan petugas Satpol PP akan mendukung pengawasan di kawasan tersebut.(*/saf/thebalisun)