Penyelesaian Sengketa 4 Pulau, DPR Ingatkan Presiden Pertimbangkan Aspek Sejarah dan Sosiologis

LANGIT7.ID–Jakarta; Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menangani sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara. Menurutnya, persoalan ini tak bisa diputuskan hanya berdasarkan aspek administratif, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kesejarahan dan sosiologis yang hidup di tengah masyarakat.

“Kami hanya mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya terkait administratif tetapi juga kesejarahan, dan sosiologis. Bahkan jika tidak hati-hati dalam menetapkan 4 pulau ini, ini berpotensi mengancam integrasi bangsa,” kata Rifqinizamy, dikutip Minggu (15/6/2025).

Baca juga: Prabowo Siap Putuskan Sengketa 4 Pulau AcehSumut, Dasco: Presiden Langsung Turun TanganEmpat pulau kecil yang menjadi pokok polemik tersebut diketahui secara historis berada dalam teritori Aceh, namun kini tercatat secara administratif masuk ke wilayah Sumatera Utara. Menurut Rifqinizamy, perubahan ini memiliki potensi menimbulkan kekecewaan dan luka sosial bagi masyarakat Aceh.

“Kemudian hari ini secara administratif berpindah ke Sumatra Utara itu bisa melukai masyarakat Aceh dan menjadi pemicu dalam tanda kutip hubungan antara Jakarta dan Aceh,” kata dia.

Ia pun berharap agar tidak ada gesekan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh akibat persoalan ini. Bagi Rifqinizamy, integrasi nasional harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan pemerintah, termasuk dalam sengketa batas wilayah.

“Bagi kami penyelesaian sengketa empat pulau ini bukan hanya penyelesaian administratif dan yuridis, tetapi juga terkait dengan bagaimana kita menjaga kebersamaan kita dalam NKRI,” kata legislator NasDem itu.

Meskipun begitu, Rifqinizamy memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan akan mengambil alih langsung proses penyelesaian konflik batas wilayah ini. Ia yakin Presiden memiliki kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk menjaga keutuhan bangsa.

Rifqinizamy menyebut langkah Presiden sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas nasional di wilayah yang memiliki sensitivitas historis seperti Aceh.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa keterlibatan langsung Presiden dalam persoalan ini merupakan hasil komunikasi antara DPR dengan Kepala Negara. Dasco menyatakan:

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Dasco.

Dasco juga mengungkapkan bahwa keputusan resmi dari Presiden Prabowo akan diambil dalam waktu dekat.

“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” ujar Dasco.