Anggaran Rp8 Triliun Disiapkan Pemerintah untuk Lawan TBC, Fokus Jaga Produktivitas dan Ringankan Beban BPJS

LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerintah menyiapkan anggaran besar senilai Rp8 triliun demi menanggulangi tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Namun lebih dari sekadar program kesehatan, kebijakan ini juga dilihat sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga produktivitas masyarakat dan meringankan beban sistem pembiayaan negara seperti BPJS Kesehatan.

Beban ekonomi akibat TBC bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga terhadap kinerja ekonomi nasional. Penyakit menular ini tercatat menyebabkan sekitar 125.000 kematian warga Indonesia setiap tahun—atau setara dengan 15 kematian per jam. Kondisi tersebut membuat pemerintah menyiapkan layanan komprehensif mulai dari skrining, deteksi dini, hingga pengobatan gratis secara tuntas.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Bidang Ekonomi, Fithra Faisal menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya soal pengobatan, tetapi juga intervensi dari hulu untuk mempertahankan produktivitas masyarakat.

"Sehingga apa? Dia akan menjadi tetap produktif. Itu yang utamanya, dia bisa tetap bekerja dan berguna untuk keluarganya. Sehingga income-nya tidak anjlok dan akhirnya pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat secara terukur, pasti akan terbantu dengan itu," ungkap Fithra dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/6/2025).

Pemerintah melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) menyasar setidaknya 10,9 juta orang dalam upaya penanggulangan TBC secara nasional. Selain deteksi dan pengobatan, anggaran Rp8 triliun ini juga digunakan untuk mendukung pendampingan uji klinis vaksin TBC di empat lembaga berbeda. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Fithra menambahkan bahwa pendekatan ini akan berdampak langsung terhadap efisiensi pembiayaan kesehatan di tingkat nasional, terutama beban klaim BPJS.

"Klaim kepada BPJS kesehatan itu memang lebih banyak dari penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Artinya, ada peran kuratif dan preventif yang dijalankan pemerintah," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa TBC adalah penyakit menular yang dapat disembuhkan jika ditangani secara tepat. Ia mengingatkan pentingnya deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas sebagai langkah utama mengendalikan TBC.

"Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita sabar, tidak apa-apa daripada tidak sembuh," jelas Menkes saat kunjungan ke Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Budi juga menggarisbawahi empat langkah penting yang harus dijalankan masyarakat untuk menghentikan penyebaran TBC, yaitu menemukan pasien, memastikan pasien segera minum obat, menyelesaikan pengobatan, dan memberikan terapi pencegahan kepada pihak yang kontak erat dengan pasien.

Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap Desa Klapanunggal atas perannya sebagai pelopor desa siaga TBC yang konsisten melakukan skrining aktif dan pendampingan hingga pasien sembuh. Menurutnya, inisiatif ini patut ditiru oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pemberantasan TBC dari akar rumput.