Refleksi HUT Kemerdekaan RI Ke 80(2): Pendanaan Panti Asuhan Masih Serabutan, Negara Seharusnya Hadir

LANGIT7.ID- Kondisi panti asuhan atau yang kini disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Indonesia masih memiliki berbagai tantangan. Salah satu persoalan mendasar panti asuhan, terutama dalam hal pendanaan yang belum memiliki sumber tetap dan sistematis.

Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pengasuhan anak-anak terlantar secara layak dan berkelanjutan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua MUI Pusat 2020-2025 KH Cholil Nafis, Ph.D menanggapi banyaknya panti asuhan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. “Problem utama panti asuhan saat ini adalah mereka tidak punya sumber pendanaan yang tetap. Sehingga mereka bekerja serabutan,” ujar KH Cholil Nafis dalam keterangannya kepada Langit7.id.

Rais Syuriyah PB NU ini menegaskan, secara konstitusional dan keagamaan, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk merawat anak-anak yang terlantar, termasuk anak yatim. Hal ini tidak hanya perintah agama, tetapi juga amanat Undang-Undang Dasar (UUD), yang menyebut anak terlantar sebagai tanggungan negara. “Memang masih banyak masyarakat yang belum tersentuh oleh pemerintah, sehingga ada inisiatif sendiri dari masyarakat untuk membantu mereka. Tapi ini tetap harus terkoordinasi dengan pemerintah,” jelasnya.

Baca juga: Refleksi HUT Kemerdekaan RI ke 80(1) Panti Asuhan dan Anak Asuhnya Bagaimana Nasibmu Kini?

KH Cholil Nafis juga mengingatkan bahwa meski masyarakat memiliki kepedulian tinggi, tetap dibutuhkan standar dan regulasi dari negara. Termasuk di dalamnya adalah soal siapa yang berhak mendirikan panti asuhan, standar pengasuhan, hingga pembiayaan. “Kita harap pemerintah memberikan acuan yang jelas tentang bagaimana mengasuh di panti asuhan. Termasuk menertibkan mana yang boleh mendirikan panti dan pembiayaannya. Jangan sampai panti hanya menjadi tempat eksploitasi anak-anak untuk kepentingan pribadi,” kata dosen UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Indonesia tersebut.

Ia menilai masih banyak panti asuhan yang belum memiliki visi misi yang jelas. Bahkan, tak jarang pengelolaannya terjebak pada praktik-praktik penyimpangan, di mana anak-anak justru tidak benar-benar diasuh, melainkan hanya dimanfaatkan untuk mendatangkan bantuan atau keuntungan. Padahal, menurut KH Cholil, peran panti asuhan sangat penting dalam menjangkau wilayah-wilayah yang belum terakses oleh layanan negara. “Panti asuhan harus mampu mendidik dan mengubah nasib anak-anak menjadi lebih baik, agar kelak mereka bisa mandiri dan bahkan membantu sesama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan non-institusional dalam pengasuhan. Menurutnya, tidak semua anak terlantar harus dicabut dari keluarganya. Asuhan bisa diberikan tanpa harus memisahkan anak dari lingkungan asalnya, selama ada dukungan ekonomi dan pendidikan dari pihak panti.

KH Cholil menutup dengan ajakan moral kepada seluruh pengelola panti agar tetap menjaga niat dan integritas dalam merawat anak-anak. “Kita boleh mengambil sebagian, seperlunya saja. Jangan sampai niat awalnya menolong, berubah jadi kita yang ditolong oleh anak-anak itu,” tegasnya.



Sementara itu, sebagai salah satu organisasi yang peduli dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia,
Djarum Foundation telah lama peduli terhadap keberadaan panti asuhan. Mereka telah memiliki banyak program untuk membantu memajukan panti asuhan. Sejak tahun 2014, Bakti Sosial Djarum Foundation telah memberdayakan 20 LKSA, yang tersebar di empat kabupaten/kota di Jawa Tengah. Yakni, ada 12 LKSA di Kudus, 4 LKSA di Solo, 2 LKSA di Pati, dan 2 LKSA di Rembang. Secara keseluruhan, panti-panti asuhan tersebut mampu menampung lebih dari 1.500 anak asuh. Program yang diberikan meliputi Program Perintis, Program Bestari dan Program berdaya.
Bakti Sosial Djarum Foundation mengadakan Pelatihan Kompetensi Pengasuh LKSA Mitra Djarum Foundation, pada 24 Agustus 2024 di Wisma Ploso, Kudus. Pelatihan yang berlangsung selama satu hari ini, diikuti oleh 36 pengasuh LKSA yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk bekerja sama dengan Djarum Foundation dalam Program Bestari, yang bertujuan untuk membekali para Pengasuh LKSA agar semakin mumpuni dalam mendidik anak asuhnya di LKSA.

Satu bulan sebelum diadakan pelatihan, Djarum Foundation juga telah melakukan asesmen kepada pengasuh dan anak asuh LKSA, untuk melihat pola asuh yang dilakukan selama ini, mencari kompetensi yang dibutuhkan, dan melihat permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pendampingan, serta menyusun materi pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan para pengasuh.

Deputy Program Director Bakti Sosial Djarum Foundation, Achmad Budiharto mengatakan hasil asesmen menunjukkan, bahwa para pengasuh harus mulai beradaptasi dalam melakukan pengasuhan dan pendampingan anak asuh, yang mayoritas merupakan generasi Z dan generasi Alpha. ‘’Saya yakin, proses adaptasi ini akan mampu dilakukan oleh para pengasuh secara bertahap, selangkah demi selangkah, namun terukur dan pasti. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan keterampilan tentang bagaimana mendampingi anak asuh, agar mereka nantinya mampu menjadi pribadi mandiri dan tangguh, serta siap menghadapi tantangan jaman yang semakin kompleks dan cepat berubah,’’ paparnya.
WINGS bersama Djarum Foundation berbagi kepedulian melalui program CSR di LKSA, mendukung lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi anak-anak. Dengan harapan besar, program ini membantu mereka bertumbuh dalam lingkungan yang lebih baik. Mari kita jaga kebersihan bersama dengan konsep 5R: Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin!

Suster Marieta, pengurus LKSA Marganingsih, Lasem mengatakan manfaat program 5R menjadikan lingkungan lebih bersih, rapi sehingga anak-anak lebih nyaman dalam beraktifitas. ‘’Anak-anak jadi lebih disiplin contohnya mereka jadi rajin mencuci baju,’’ ungkap Marieta. Karena itu, dia akan meneruskan program 5 R karena mengajarkan hal-hal positif bagi LKSA Marganingsih.

Pentingnya Pendataan dan Pemetaan LKSA
Adapun, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Ditjen Rehsos Kementerian Sosial Agung Suhartoyo mengatakan pendataan dan pemetaan LKSA merupakan langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola lembaga pengasuhan anak di Indonesia. ‘’Melalui pendataan yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, melakukan pembinaan yang sesuai kebutuhan, serta memastikan bahwa anak-anak yang berada di dalam LKSA menerima layanan pengasuhan yang layak dan bermutu,’’ kata Agung.

Per Juli 2025, data LKSA dari Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial menunjukkan bahwa terdapat total 14.445 LKSA yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.207 LKSA telah terakreditasi, dengan rincian: yang mendapat akreditasi A sebanyak 871 lembaga, akreditasi B (4.439 lembaga) dan akreditasi C (6.897 lembaga). Sementara itu, yang belum atau tidak terakreditasi sekitar 2.238 LKSA.

Menurut Agung, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga telah mengikuti proses akreditasi sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu layanan, namun masih terdapat tantangan dalam mendorong semua lembaga untuk memenuhi standar minimum layanan sosial anak sebagaimana diatur dalam regulasi. Melalui penguatan pendataan ini, lanjut Agung, diharapkan tidak hanya jumlah lembaga yang diketahui dengan pasti, tetapi juga kondisi layanan, profil anak, tenaga pengasuh, hingga kelengkapan administrasi yang dimiliki masing-masing LKSA dapat terpantau dengan lebih baik dan transparan. (Bersambung)