LANGIT7.ID-, Jakarta - - Percepatan realisasi
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan 2025 menjadi perhatian utama
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Melalui sosialisasi Katalog Elektronik Versi 6, langkah ini diharapkan dapat menjadi kunci penyelarasan kebijakan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana pendidikan.
Kemendikdasmen menegaskan komitmennya dalam memperkuat katalog sektoral demi memastikan pengadaan barang dan jasa pendidikan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Baca juga: Kemendikdasmen Gandeng Semua Mitra Pendidikan untuk Wujudkan Program PrioritasKepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen, Vivi Andriani, menjelaskan bahwa kebijakan DAK Fisik Pendidikan Tahun Ajaran 2025 selaras dengan Asta Cita, 17 Program Prioritas Pemerintah, dan kebijakan
revitalisasi pendidikan.
Belanja DAK Fisik difokuskan pada pengadaan peralatan pendidikan, TIK, peralatan praktik kejuruan, buku koleksi perpustakaan, alat permainan edukatif, perlengkapan dan bahan pembelajaran, peralatan laboratorium IPA, serta peralatan keterampilan PKBM/SKB.
"Total alokasi anggaran mencapai Rp2,249 triliun yang tersebar di 14.670 satuan pendidikan, dengan porsi terbesar untuk pengadaan peralatan praktik kejuruan SMK senilai Rp1,33 triliun," ujarnya, dikutip Rabu (20/8/2025).
Beliau menegaskan pentingnya percepatan realisasi DAK Fisik di daerah, karena realisasi di daerah saat ini masih tergolong rendah, terutama untuk jenjang PAUD, SMA, dan SMK. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Keuangan bahkan telah memperpanjang batas waktu penyampaian syarat salur hingga 29 Agustus 2025.
Vivi Andriani mengingatkan, pemerintah daerah agar tidak ragu melakukan pengadaan sesuai petunjuk teknis, dan memanfaatkan perpanjangan batas waktu pengajuan syarat penyaluran dana hingga 29 Agustus 2025.
Baca juga: Pemerataan dan Kualitas yang Buruk Masih Jadi Masalah Pendidikan IndonesiaKebijakan tahun ini juga menekankan konsep ketuntasan di tingkat satuan pendidikan, di mana intervensi pengadaan diarahkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana secara komprehensif.
Untuk revitalisasi fisik seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung, anggaran dialokasikan melalui belanja kementerian, sementara DAK Fisik diarahkan khusus pada pengadaan peralatan
Melalui sosialisasi ini, Kemendikdasmen berharap pemerintah daerah dapat memahami prosedur penggunaan Katalog Elektronik Versi 6, sehingga pengadaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kepala Tim Kerja Pengelola PBJ, Biro Umum dan PBJ, Kemendikdasmen, Bayu Panca Hadi Saputra, memaparkan bahwa katalog sektoral menjadi instrumen penting untuk mempermudah satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam mengakses kebutuhan pengadaan.
Ia menjelaskan, kolaborasi antara Biro Umum, Pusat Perbukuan, dan unit lain bertujuan memastikan kebutuhan fisik dan non-fisik, termasuk buku, peralatan, serta sarana pendukung pembelajaran, dapat terpenuhi melalui mekanisme e-Katalog.
Bayu menekankan kewajiban seluruh belanja dilakukan secara elektronik sesuai regulasi yang berlaku.
"Brand dan produk yang tersedia di katalog harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh daerah, termasuk untuk pengadaan buku sesuai ketentuan. Hal ini juga membantu memangkas biaya distribusi hingga 30 persen dibandingkan metode sebelumnya," ujarnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini realisasi kontrak belanja dari total anggaran masih memerlukan percepatan agar target penyerapan dapat tercapai menjelang akhir tahun.
(lsi)