Di Antara Alif dan Palu Arit: Mengapa Banyak Tokoh Islam Masuk PKI?

LANGIT7.ID- tahun-tahun awal kemerdekaan, Indonesia adalah rumah bagi ideologi-ideologi besar: nasionalisme, Islamisme, dan komunisme. Tiga kekuatan itu berebut pengaruh di jalanan, parlemen, hingga masjid dan ladang.

Bagi sebagian kalangan Islam—baik dari Muhammadiyah maupun NU—komunisme bukan lawan langsung, melainkan sekutu tak nyaman dalam perjuangan melawan kolonialisme dan kapitalisme. Kesamaan musuh menciptakan kedekatan ideologis, meski untuk sementara.

“Islam dan Marxisme sempat berdiri bersebelahan dalam satu panggung perlawanan,” kata sejarawan Dr. Muslih Usman dari UIN Alauddin, Makassar, dalam artikel akademiknya Islam dan PKI di Sulawesi Selatan (2020). “Namun perbedaan fondasi ideologi segera menjadi pemisah tajam.”

Baca juga: Jejak Panjang Pertarungan Islam dan Komunisme: Sejarah, Ideologi, dan Dampaknya hingga Kini

Toleransi yang Berakhir Konfrontasi

NU—yang lahir dari kultur pesantren dan kultural Islam tradisional—awalnya punya hubungan ambigu dengan PKI. Di beberapa daerah, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kader NU duduk berdampingan dengan anggota PKI dalam struktur pemerintah lokal.

“Tidak bisa dipungkiri, dalam masa-masa tertentu, warga NU dan PKI itu bertetangga, bahkan saling bantu,” kata K.H. Salahuddin Wahid (Gus Solah) dalam wawancara dengan Tempo (2003). “Namun, saat garis ideologis semakin tegas, hubungan itu berubah drastis.”

NU baru secara frontal menentang PKI setelah masuk dalam Masyumi tak lagi dianggap representasi politik umat Islam. Seiring meningkatnya pengaruh PKI pada era Demokrasi Terpimpin, NU—yang saat itu masuk dalam kabinet—melihat ancaman langsung pada posisi dan nilai-nilainya.

Konflik terbuka pecah pada awal 1960-an. Di berbagai daerah seperti Kediri, Tulungagung, dan Banyuwangi, kader Ansor dan Banser (sayap pemuda NU) mulai terlibat dalam konfrontasi dengan organisasi sayap PKI seperti BTI dan Pemuda Rakyat.

“Konflik antara NU dan PKI bersifat struktural dan kultural. PKI menyerang institusi pesantren dan mempermasalahkan tanah-tanah wakaf, sementara NU membela kehormatan ulama,” jelas Greg Fealy, peneliti senior Australia National University, dalam Nahdlatul Ulama and the Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1998).

Meski secara kelembagaan NU berseteru keras dengan PKI, tidak semua tokoh NU memusuhi ide kiri secara mutlak. Sebagian dari kalangan muda NU melihat sosialisme sebagai ajaran yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Salah satu tokoh yang sering disebut dalam konteks ini adalah K.H. Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama (1962–1967). Ia pernah mengakui bahwa di masa mudanya tertarik pada gagasan sosialisme dan keadilan sosial. “Tapi saya tidak pernah masuk PKI,” tulisnya dalam memoarnya Berangkat dari Pesantren (1974).

Baca juga: Tolak Pemilu 2024 Coblos Partai, Fahri Hamzah: Tradisi Komunis

Bahkan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), cucu pendiri NU, dikenal akrab dengan ide-ide kiri dan tokoh-tokoh eks PKI di masa Orde Baru. Dalam banyak kesempatan, ia menyerukan rekonsiliasi dan penolakan terhadap stigma "komunis = anti-Islam".

“PKI sebagai partai sudah mati. Tapi kita tidak boleh terus membunuh para penyintasnya dengan stigma,” kata Gus Dur dalam pidatonya tahun 2000.

Baku Tembak Ideologis di Kotagede

Sementara NU sibuk menjaga kulturalisme pesantren, Muhammadiyah disibukkan oleh ideologi dan modernisme. Tapi justru dari sini, tarik-ulur dengan PKI makin nyata.

Di Kotagede, Yogyakarta—kampung kelahiran Muhammadiyah—pada era 1950-an, terjadi perang dingin antara pengajian dan rapat politik. Keduanya berebut simpati rakyat kecil. Kader PKI masuk ke koperasi, pengurus masjid, dan karang taruna. Beberapa anggota Muhammadiyah—yang progresif dan frustrasi dengan stagnasi dakwah—ikut bergabung ke barisan kiri.

“Mereka melihat PKI sebagai kekuatan sosial yang cepat dan efektif,” ujar Budiman Sudjatmiko, aktivis kiri dan penulis esai Islam dan Marxisme di Indonesia (2007). “Bahkan ada yang menjadi anggota legislatif lewat jalur PKI.”

Namun gesekan dengan PKI juga melahirkan benturan keras. Di Madiun, misalnya, para pengurus Muhammadiyah menjadi target tekanan PKI sebelum tragedi 1965. Ironisnya, pada 1924, di kota yang sama, 60 orang kader PKI pernah menyatakan masuk Muhammadiyah setelah menghadiri pengajian A.R.C. Salim.

Baca juga: Mahfud MD: Paham Radikalisme dan Komunisme Tidak Dapat Berkuasa di Indonesia

Pasca-1965: Duka dan Dinding

Setelah G30S, PKI dibubarkan dan siapa pun yang pernah bersentuhan dengannya diburu. Ribuan anggota dan simpatisan dibunuh dalam kekerasan politik yang mengerikan. Di banyak daerah, terutama di Jawa Timur, sayap pemuda NU seperti Banser diduga terlibat langsung dalam operasi-operasi pembersihan.

“NU menjadi mesin negara dalam pembersihan komunis,” kata sejarawan John Roosa dalam Pretext for Mass Murder (2006). Namun, di masa itu, pemisahan antara pelaku dan korban seringkali kabur. Ada yang hanya petani biasa, ada yang santri, dan ada pula yang tak paham ideologi.

Di sisi lain, Muhammadiyah mengambil pendekatan lebih pasif. Dalam laporan antropolog Mark Woodward (Islam in Java, 1989), Muhammadiyah menyediakan ruang bagi para eks PKI yang ingin kembali ke Islam—terutama mereka yang tak nyaman dengan ritualistik ala NU.

Baca juga: Kemunculan Neo-Komunisme Tak Bisa Dianggap Sepele, Tragedi 65 Jangan Terulang

Serban, Sorban, dan Palu Arit

Islam dan komunisme pernah bersentuhan di banyak titik sejarah Indonesia. Kadang sebagai sekutu dalam penderitaan rakyat, kadang sebagai rival yang saling mengintai. Bahkan dalam tubuh organisasi Islam pun, terdapat spektrum ideologis yang luas: dari fundamentalis hingga progresif kiri.

Muhammadiyah pernah ditingkahi simpatisan PKI. NU pun menyimpan memori kontradiktif: dari bertetangga akrab, hingga menjadi musuh bebuyutan.

Sejarah Indonesia adalah catatan rumit, dan seperti kata Gus Dur, “Yang penting bukan siapa salah siapa benar, tapi siapa yang bersedia memaafkan dan belajar.” (*)