LANGIT7.ID-Jakarta; Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan langkah rasionalisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera dijalankan. Dari sekitar 1.000 entitas yang ada saat ini, pemerintah berencana memangkasnya menjadi hanya sekitar 200 hingga 240 perusahaan yang dianggap strategis dan efisien.
Dalam sesi talkshow Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10), Prabowo mengungkap bahwa dirinya telah memberi arahan langsung kepada CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, untuk memimpin proses pemangkasan tersebut.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240,” ujar Prabowo, dikutip Kamis (16/10/2025).
Langkah besar ini diambil untuk menata ulang portofolio perusahaan pelat merah agar lebih sehat dan kompetitif. Pemerintah menilai, banyak BUMN yang selama ini tumpang tindih fungsi, tidak efisien, bahkan membebani keuangan negara. Melalui penyederhanaan struktur dan fokus pada sektor unggulan, Prabowo berharap kinerja keuangan BUMN dapat meningkat signifikan.
Ia menekankan, target utama dari rasionalisasi ini adalah memperbaiki rasio profitabilitas atau Return on Assets (RoA) yang selama ini hanya berada di kisaran 1–2 persen. Dengan pengelolaan yang lebih ramping dan profesional, Presiden optimistis angka itu bisa naik beberapa kali lipat.
“Melalui langkah ini, pengelolaan BUMN akan lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global,” tegasnya.
Prabowo juga memberi sinyal adanya perubahan paradigma dalam tata kelola BUMN. Ia menegaskan bahwa manajemen Danantara Indonesia diberi kebebasan untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Saya sudah ubah aturannya, sekarang ekspatriat dapat memimpin BUMN kita,” kata Prabowo menambahkan.
Namun, rencana besar ini sekaligus memunculkan pertanyaan publik: siapa saja BUMN yang akan tetap dipertahankan dan siapa yang akan dilebur atau ditutup? Pemerintah belum merinci kriteria seleksi tersebut, namun arah kebijakan mengindikasikan hanya perusahaan yang memiliki nilai strategis tinggi, profitabilitas kuat, dan relevansi terhadap prioritas nasional yang akan dipertahankan.
Sementara itu, pengamat ekonomi menilai kebijakan ini bisa menjadi momentum reformasi struktural terbesar sejak era pasca-reformasi, asalkan dijalankan dengan transparan dan berbasis kinerja, bukan kepentingan politik.
Adapun Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Jakarta menjadi forum penting bagi para pemimpin dunia untuk memperkuat jejaring dan menjajaki kerja sama lintas negara. Kehadiran Indonesia dalam forum ini sekaligus menegaskan tekad pemerintah untuk berperan aktif dalam membangun arsitektur ekonomi global yang inklusif dan berkeadilan.
(lam)